Bakal Caleg di Kupang Terlibat Kasus Pemerkosaan

Palce Amalo 09 Agustus 2018 16:33 WIB
caleg
Bakal Caleg di Kupang Terlibat Kasus Pemerkosaan
Ilustrasi Pemilu, Medcom.id - M Rizal
Kupang: Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur, melayangkan surat kepada KPU setempat terkait pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPRD. Surat itu menerangkan bakal calon berinisial HK pernah terlibat dalam kasus pemerkosaan anak. Namun KPU tetap memproses berkas HK sebagai bakal calon anggota legislatif.

Juru bicara KPU Kota Kupang Lodovikus Frederik mengatakan telah menerima berkas tersebut. Namun, ujarnya, KPU masih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat mengenai kasus itu.

Bukan tanpa alasan, terang Lodovikus, KPU bersikap demikian. Sebab berkas dari PN Kupang tak menyebutkan pidana yang menyeret HK sebagai kasus pemerkosaan anak.


"Rujukannya adalah Pasal 285 KUHP. Di situ tidak disebutkan kasus pemerkosaan anak, tapi pemerkosaan secara umum," terang Lodovikus, Kamis, 9 Agustus 2018.

Pada 27 Juli 2018, PN Kupang mengirimkan surat mengenai status HK. Surat itu ditandatangani Wakil Ketua PN Kupang Saiful Arif. Dalam surat, Saiful mengatakan HK bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP tentang perkosaan. 

"Perkara tersebut merupakan kasus kejahatan seksual terhadap anak sesuai peraturan KPU. Kami serahkan sepenuhnya pengertian (perkosaan anak) tersebut menjadi urusan internal KPU," tulis Saiful.

Saiful melampirkan salinan surat perkara pidana dari PN Kupang Nomor 30/Pid/B/1991/PN.Kpg yang diputuskan pada 20 Juni 1991. HK disebutkan memerkosa perempuan berusia 15 tahun. Saat itu, HK berusia 19 tahun. 

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, pendaftaran bakal caleg dibatalkan bila pernah menjadi narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual kepada anak. Aturan itu berlaku mulai 3 Juli 2018.  

Pasal 285 KUHP berlaku pada kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seorang wanita bersetubuh dengan pelaku di luar perkawinan. Pelaku diancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Sedangkan aturan hukum terkait tindak kekerasan seksual pada anak ditemukan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  




(RRN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id