Ilustrasi/Medcom.id.
Ilustrasi/Medcom.id. (Octavianus Dwi Sutrisno)

PUPR Salurkan Dana BSPS Untuk 1.048 Hunian Warga di Depok

perumahan
Octavianus Dwi Sutrisno • 13 April 2019 16:19
Depok: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp18,340 miliar untuk membantu pembangunan rumah warga di Kota Depok. Anggaran digelontorkan untuk menanggulangi rumah tidak layak huni di Depok.
 
Kepala Satuan kerja Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian PUPR Sarju Bindarum menuturkan, ada sekitar kurang lebih 1.048 rumah milik warga yang akan dibangun maupun rehabilitasi.
 
"Besaran nilai bantuan untuk satu rumah warga yaitu Rp17,5 juta penghitungannya Rp15 Juta untuk material, sisanya tukang bangunan. Apabila, bantuan tersebut kurang diharapkan ada swadaya dari masyarakat atau pemilik rumah sendiri," ucap Sarju saat serah terima secara simbolis bantuan BSPS kepada masyarakat Depok di Hall Pesona Kahyangan, Jalan Raya Margonda Kota Depok Sabtu, 13 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sarju mengatakan, bantuan dana swadaya tersebut telah dibagikan dan pencairannya direncanakan pada April 2019. Menurutnya, jumlah pendaftar bantuan BSPS di Kota Depok cukup banyak bila dibandingkan wilayah lain.
 
"Pendaftar di sini mencapai ribuan, namun yang lolos verifikasi 1.048. Ini juga tergantung dari kemampuan anggaran, kita berharap akhir Juni seluruh rumah ini beres dikerjakan. Jadi untuk tipe, terserah mereka yang pasti besaran bantuan telah ditentukan kita juga siapkan Tim untuk menghitung nilai pembangunan juga. Tapi yang sudah - sudah rumahnya gede-gede," ucapnya.
 
Namun, Sarju mengakui proses pembangunan rumah swadaya tersebut terbentur hambatan yaitu pada petugas (tukang) bangunan. Di mana, banyaknya penerima bantuan tidak sebanding dengan pekerja bangunan.
 
"Bukan persoalan uangnya, jumlah kuli yang membangun terbatas artinya ketika dana BSPS turun kesempatan kerja tukang bangunan di suatu wilayah tidak seimbang sehingga perlu didatangkan kuli dari luar wilayah otomatis pola pemberdayaannya kurang," bebernya.
 
Oleh sebab itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dirjen  Bina konstruksi untuk mengumpulkan kuli bangunan, kemudian diberikan pelatihan. 
 
"Di sana ada balainya, jadi selain melatih para tukang bangunan juga dikumpulkan sehingga, ada tambahan tenaga yang bisa diturunkan untuk membangun rumah warga. Apalagi mendekati lebaran ini biasanya, mereka banyak mendapatkan proyek kerja jangan sampai berebut karena akan menimbulkan polemik," jelasnya.
 
Selain itu, Sarju menegaskan untuk memonitoring bantuan agar tepat sasaran Kementerian PUPR juga telah menyiapkan personel mereka, yang bertugas untuk mengawasi pembangunan rumah swadaya. 
 
Apabila, terjadi kecurangan sangsi tegas berupa tindakan ke ranah pidana akan diberikan. Hal tersebut dilakukan, agar masyarakat tidak dirugikan.
 
"Kita koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga bila ada personel (fasilitator) yang bertugas mengawasi rumah swadaya ini terbukti bermain akan ada sangsi yang diberikan. Pertama peringatan, kedua pemecatan bahkan bisa kita masukkan ke ranah hukum," tandasnya.
 
Sementara itu, Komisi V DPR RI Intan Fauzi mengatakan pekerja bangunan masih menjadi kendala selamm  program BSPS Kementerian PUPR ini bergulir. Namun, antisipasi dengan menggandeng bina konstruksi diyakininya menjadi sebuah solusi yang baik. 
 
Dirinya sempat mengajukan, aspirasi mengenai rumah tidak layak huni (RTLH) untuk warga Depok dan Bekasi sejumlah 1.500 rumah yang telah disetujui Kementerian PUPR namun harus melewati proses verifikasi terlebih dahulu.
 
"Kami mengevaluasi, untuk alokasi dana BSPS untuk tahun anggaran 2019 ini dan memang sejauh ini PUPR bekerja dengan baik, kita berharap semua berjalan sesuai target," pungkasnya.

 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif