Pria yang akrab disapa Kang Hasan ini mengapresiasi rencana Emil untuk merangkul semua kandidat. Meskipun, ia belum mengetahui maksud dibentuknya majelis tersebut.
"Harus dipelajari dulu, apakah ide itu sesuai dengan aturan perundang-undangan? Apalagi dengan menggunakan kata majelis," ujar kang Hasan saat dihubungi awak media, Rabu, 25 Juli 2018.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Hasan menegaskan statusnya kini sebagai ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat enggan terikat secara penuh oleh Pemprov Jabar lima tahun ke depan. Terlebih, lanjutnya, secara politik ia telah terwakili oleh anggota DPRD Jabar dari fraksi PDIP.
"Tidak perlu saya dicangcang (diikat) dengan nama majelis. Toh, PDI Perjuangan pasti punya perwakilan juga di DPRD Jabar," tegasnya.
Hasan mengaku tidak sungkan mengkritik Emil dan pasangannya Uu Ruzhanul Ulum saat memimpin Jabar.
"Sikap saya jelas, saya akan tetap mendukung program-program gubernur baru selama program itu bermanfaat untuk rakyat Jabar. Saya juga akan tetap mengkritisi bila itu tidak ada manfaatnya atau tak sesuai dengan aspirasi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(LDS)
