Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, pihaknya sudah berulang kali berkirim surat ke Pemprov DKI Jakarta. Mereka memberitahukan hak dan kewajiban dalam PKS yang telah ada sejak 2016.
PKS tersebut berisi tentang pengolahanan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, berikut perjanjian lainnya. Tapi, surat tersebut belum mendapatkan respons dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Saya dengar dari Pak Sekda kemarin, katanya Senin mau ada pertemuan. Tapi kalau dengan Pak Sekda, mohon maaf saya enggak mau karena bukan pembuat keputusan," kata dia di Bekasi, Jumat, 13 Oktober 2018.
Baca: Anies Ogah Berpolemik soal Sampah Jakarta
Pihaknya tidak menentukan harus mendapatkan keuntungan seberapa besar. Tetapi, bagaimana hak dan kewajiban yang ada di dalam PKS bisa berjalan. Hal ini sudah disampaikan pada 2014 saat Joko Widodo masih menjabat Gubernur DKI.
"Yang penting manfaatnya. Dari sebelum Pak Jokowi itu dapat cuma Rp3 miliar. Setelah Pak Jokowi, Rp40 miliar lebih, terus (sampai) ke Pak Ahok 2017 lalu," ujarnya.
Justru Bekasi tak mendapat keuntungan apa pun saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia menyayangkan pemerintahaan Anies tidak memedulikan Bekasi yang menjadi penyangga Ibu Kota.
"Sekarang kalau saya bangun fly over, saya tanya, aksesnya buat siapa? Kan buat DKI. Saya memperbaiki Jalan Jatiasih, saya tanya, aksesnya buat siapa? Buat kepentingan DKI," papar Rahmat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SUR)
