DKI Berkewajiban Pulihkan Lingkungan Bekasi
Walkot Bekasi Rahmat Effendi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Medcom.id/Nur Azizah.
Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulihkan dampak lingkungan akibat adanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Sebab, setelah tempat olah sampah tersebut ditutup pada 2020, Pemprov DKI Jakarta masih harus memulihkan dampak lingkungannya.

“Dana kemitraan dalam pemberian hibah merupakan kewajiban DKI Jakarta. Karena, meski sudah ditutup hingga 2020, mereka masih berkewajiban untuk memulihkan kondisi lingkungan,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, di Plaza Pemkot Bekasi, Senin 22 Oktober 2018.

Baca: Dana Kemitraan Akan Digunakan untuk Bangun Jalan Layang


Menurut Rahmat, hal tersebut merupakan kewajiban Pemprov DKI Jakarta kepada 90 ribu jiwa lebih warga Bantargebang. Sebab, akibat adanya TPST Bantargebang warga sekitar menjadi korban dampak lingkungan.

Misalnya, kata Rahmat, pencemaran udara, pencemaran air tanah, bahkan warga pun kerap terserang penyakit kulit dan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Tidak hanya itu, akibat beban truk sampah, Jalan Raya Siliwangi pun butuh perawatan rutin.

“Makanya, Pak Gubernur memang harus lihat sendiri dampak lingkungannya, jangan hanya lihat kulitnya,” kata Rahmat.

Untuk dana kemitraan yang bersifat hibah, Rahmat mengaku memang bukan kewajiban DKI secara mutlak. Mereka hanya berkewajiban membayar dana kompensasi yang ditujukan untuk 18 ribu kepala keluarga saban bulannya.

Namun, kata dia, DKI Jakarta tentunya punya kepentingan di Kota Bekasi terkait tempat pembuangan sampah warga Jakarta. Karena itu tentu amat penting menjalin kemitraan.

“Memang dana hibah tidak sepenuhnya berkaitan dengan TPST Bantargebang, tapi untuk pembangunan infrastruktur penunjang mobilitas warga Kota Bekasi ke Jakarta, dan sebaliknya. Sebab warga Kota Bekasi menyumbang sebagian besar aktivitas di Jakarta,” jelas dia.

“Itulah mengapa Kota Bekasi dan sekitar Jakarta bukan lagi daerah penyangga, namun daerah mitra,” tambah dia.

Baca: Anies Belum Putuskan Dana Hibah untuk Bekasi

Berdasarkan data yang diterima, sejak 2015 lalu Kota Bekasi mulai mendapatkan dana hibah dari DKI Jakarta sekitar Rp98 miliar. Pada 2016, Pemkot Bekasi mendapat dana hibah sekitar Rp151 miliar dan pada 2017 sebesar Rp248 miliar.

Dana tersebut di luar dana kompensasi kewajiban DKI Jakarta kepada warga Bantargebang berupa bantuan tunai langsung. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan tonase sampah yang masuk per harinya.

Adapun penghitungannya adalah asumsi jumlah ton sampah dikalikan hari dikalikan biaya retribusi pengolahan sampah (sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 permeterkubik). Lalu dikalikan penyesuaian meterkubik menjadi tonase. Terakhir, jumlah itu dikalikan 50 persen. Perhitungan itu sesuai keputusan Kepala Dinas Kebersihan Nomor 109 Tahun 2006 tentang Pedoman Standarisasi Satuan Volume Sampah dari meterkubik menjadi Tonase. 



(ALB)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id