Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.
Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal. (Kautsar Widya Prabowo)

Ada Malaadministrasi di Pasar Baru Cikarang

kebakaran pasar revitalisasi pasar
Kautsar Widya Prabowo • 14 Februari 2019 17:08
Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya dugaan malaadministrasi dalam pengelolaan Pasar Baru Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Bupati Bekasi dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi dianggap tidak kompeten mengelola dan memelihara Pasar Baru Cikarang. 
 
Kepala Penanganan Hukum ORI Perwakilan Jakarta Raya Indra Wahyu mengungkap akar permasalahan timbul saat Pemerintah Kabupaten Bekasi menghapus aset pasar. Penghapusan aset didasarkan atas rencana revitalisasi menjadi pasar modern berikut dengan pembangunan apartemen dan hotel.
 
Indra menilai kebijakan tersebut menimbulkan pertentangan dari pedagang yang tidak menyanggupi pembayaran sewa yang mahal. Atas hal itu pasar Cikarang Baru lalu tak mendapatkan kuncuran dana perawatan selama sekitar tujuh tahun sehingga pasar jauh dari kata layak untuk difungsikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Termasuk ada tunawisma, hewan peliharaan, bau tidak sedap, apalagi pascakebakaran 2015, sempat juga ada ritel besar namun pindah karena kondisi yang tidak memungkinkan," ujarnya dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Pasar Baru Cikarang, di Gedung ORI, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Febuari 2019.
 
Baca juga: 21 Pasar Tradisional di Jakarta Bakal Direvitalisasi
 
Permasalahan tidak sampai di situ, ada sekitar 1.000 pedagang yang tidak diatur dengan baik. Manajemen yang buruk ditambah dengan kondisi pasar yang tak memadai membuat banyak pedagang memilih berdagang di depan pasar tepatnya di Jalan R.E Martadinata, Cikarang Utara.
 
"Kalau pagi menyebabkan kemacetan, sudah pampat dengan jalan. Jadi meluber keluar membuat tenda sendiri dengan tumpukan sampah," tambahnya.
 
Sementara itu Kepala ORI Jakarta Raya Teguh Nugroho menyebut Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru (FKP2B) Cikarang kerap melayangkan protes ke pemerintah setempat terkait hal tersebut. Namun selama tujuh tahun tidak pernah ditanggapi.
 
Karenanya, ORI bergerak melakukan pemeriksaan dan rekonsiliasi dengan pedagang, asisten Ekonomi Pembangunan, dan kepala Dinas Perdagangan. Dari rembuk ini didapatkan sejumlah kesepakatan.
 
"Pemkab Bekasi menghendaki perubahan peruntukan. Dari mall dan apartemen kembali menjadi pasar tradisional. Ombudsman berharap ini bisa dijalankan," ungkapnya.
 
Baca juga: Cerita Jokowi Menata Pasar
 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi