Direktur Prasarana BPTJ Heru Wisnu Wibowo. Medcom.id/Octavianus Dwi Sutrisno
Direktur Prasarana BPTJ Heru Wisnu Wibowo. Medcom.id/Octavianus Dwi Sutrisno (Octavianus Dwi Sutrisno)

BPTJ Sentil Perencanaan Ruang dan Transportasi Depok

transportasi
Octavianus Dwi Sutrisno • 14 Maret 2019 19:43
Depok: Pergerakan warga dari daerah penyangga ibu kota merupakan  penyumbang kemacetan terbesar di DKI Jakarta dan sekitarnya. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengkritik pemerintah daerah yang memberi izin pembangunan properti tanpa memerhatikan arus kendaraan dan penyediaan transportasi massal.
 
Pemerintah Kota Depok menjadi salah satu yang dikritik Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Heru Wisnu Wibowo. Salah satu kawasan yang menjadi sorotan BPTJ dari segi arus lalu lintas adalah Jalan Margonda.
 
Heru menilai kawasan tersebut telah dipenuhi pemukiman vertikal dan pusat perbelanjaan yang terkesan tidak memperhatikan kondisi ruas jalan. Puncak kepadatan Jalan Margonda ham,pir setiap hari. Kemacetan di Senin-Kamis karena warga Depok banyak yang bekerja di Jakarta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kemacetan terjadi di Depok pada saat weekend atau Sabtu-Minggu. Waktu itu saya pernah bicara dengan Dinas Perhubungan (Dishub) setempat, katanya mau menerapkan ganjil genap di akhir pekan,” ungkap Heru pada wartawan saat di temui di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Kamis, 14 Maret 2019.
 
Peran kota penyangga ibu kota dalam pembangunan transit oriented development (TOD) sangat dibutuhkan. Terutama bagi masyarakat yang perlu kemudahan mengakses kendaraan umum.
 
Konsep TOD dapat meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak pada kemacetan. Strategi lain yang dinilainya mujarab yaitu  penerapan sistem ganjil genap pada kendaraan pribadi.
 
Kebijakan ganjil genap disebutnya bakal direalisakan Pemkot Depok usai Pemilu 2019.“Saya sudah dibisikin sama Kadishub Depok katanya nanti diterapkan ganjil genap setelah tanggal 17 April. Tapi nanti coba ditanya lagi ke dia (Kadishub) soalnya dia sounding ke saya belum sampai satu bulan," tandasnya.
 
Namun, Kadishub Kota Depok Dadang Wihana kabar yang disampaikan pihak BPTJ. “Belum diagendakan (waktu penerapan ganjil genap). Untuk lebih jelas nanti dikabarin lagi kalau sudah ada keputusan," pungkasnya.
    
 
 
 

(SUR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi