Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Depok, Manto Jhorgi mengatakan, pengangguran di Kota Depok masih cukup tinggi. Untuk skala nasional, angka pengangguran mencapai 6,34 persen.
"Untuk angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat, delapan persen sekian," kata Manto di Mapolresta Depok, Jalan Margonda, Kota Depok, Jawa Barat, Senin, 29 April 2019.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Manto menjelaskan, masalah tersebut dipicu oleh banyaknya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tidak tersalurkan ke dunia kerja. Manto menyebut jumlah MK di Kota Depok mencapai 126 sekolah.
"SMK yang dikelola negeri ada enam, sedangkan swasta 120 sekolah. Nah ini, harus disinergikan antara dunia pendidikan dan perusahaan. Jadi sampai di mana output perguruan tinggi maupun SMK mampu menempatkan lulusannya di tempat kerja," jelas Manto.
Namun, menurut Manto, tingkat kemiskinan di Kota Depok mengalami penurunan jika dibandingkan daerah lain. Untuk di wilayah Jawa Barat mencapai 8 persen lebih. Sedangkan, tingkat nasional mencapai 2,33 persen.
"Memang di Kota Depok ini, pengangguran besar namun kemiskinan menurun. Ini yang menjadi bahan evaluasi bagi stakeholder," jelas Manto.
Sementara itu, tak kalah pentingnya masalah kemacetan dan banjir menjadi buah bibir masyarakat Kota Depok. Wali Kota Depok Mohammad Idris mengakui hal tersebut dan mengatakan hingga kini pihaknya belum maksimal dalam penanganan.
"Kemacetan terjadi karena Pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan perluasan jalan. Oleh karena itu, inilah yang akan kami pikirkan untuk langkah solusi secepatnya, begitu juga dengan banjir ," ungkap Idris.
Soal kemacetan yang seringkali terjadi terutama di jalan utama Margonda, orang nomor satu di Kota Depok ini mengaku tengah berupaya dalam membangun underpass yang telah dikoordinasikan dengan Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.
"Solusinya jika ada yang bisa diintervensi dengan menggunakan dana APBD maka hal itu telah mendapat izin dari pemerintah baik provinsi atau pusat. Misalnya untuk rekayasa lalu lintas guna mengatasi kemacetan dan sebagainya," jelas Idris.
Selanjutnya Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menerangkan, untuk masalah banjir, khususnya yang belakangan terjadi di sejumlah titik jalan utama Kota Depok, pemerintah berjanji akan segera mencarikan solusi nyata atas persoalan tersebut.
"Sanitasi kita ini ada yang memmang belum sepenuhnya kita intervensi dan juga ada yang memang tersumbat. Ini kami sudah lakukan pengecekan dan Insya Allah ada solusi buat kejadian seperti ini," beber Pradi.
Pradi memaparkan, beberapa titik banjir besar terjadi seiring pesatnya pembangunan di Kota Depok, khususnya wilayah Margonda dan sekitarnya. "Daerah yang seharusnya jadi resapan air hampir semua tempat terbangun ini yang hendaknya kedepan kami antisipasi, terutama soal ijin mendirikan bangunan," ungkap Pradi.
Solusi jangka pendek yang bisa diambil, menurut dia adalah mengintervensi sanitasi dan saluran air di seputar titik-titik banjir. Selain itu, menghimbau warga untuk tidak buang sampah ke saluran air maupun sungai.
"Jangka panjangnya, kita harus menyiapkan pembangunan dengan memperhatikan segi geografis Kota Depok," pungkas Pradi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(DEN)
