KPK Segel Ruang Kadis PUPR Sumedang
Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal
Sumedang: Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel kantor Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumedang. Selain kantor Kadis PUPR petugas KPK juga menyegel ruangan Sub-bagian Program Dinas PUPR.

Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang Ervi Rahadian membenarkan penyegelan komisi antirasywah. Menurutnya penyegelan tersebut dilakukan pihak KPK pada Sabtu, 5 Mei 2018.

"Informasi itu betul (kantor yang disegel KPK)," tegas Ervi saat dihubungi Medcom.id, Senin 7 Mei 2018.


Dari pantauan pihaknya, KPK tidak melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Penyegelan tersebut merupakan hasil dari pengembangan.

"Kalau tidak salah itu hasil pengembangan dari Jakarta, bukan OTT langsung ke Dinas PUPR. Tapi penyegelan hasil pengembangan," paparnya.

Kerja PNS di lingkungan dinas tersebut tetap berjalan kondusif meski kantor kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumedang disegel. "Ya tetap kondusif, PNS bekerja  seperti biasa," ucap Ervi.

Hal senada diungkapkan oleh Iqbal, pegawai Dinas PUPR. Dia mengatakan tidak ada kekhawatiran apapun terkait penyegelan tersebut. Dia  juga tidak mengetahui pasti keberadaan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumedang.

"Kalau soal dimana Pak kepala Dinas, saya belum tahu (keberadaannya), tapi kinerja pegawai tetap berjalan sampai hari ini," tandasnya.

Baca: KPK Tangkap Tangan Anggota DPR RI

Menurut informasi, penyegelan ruangan kepala dinas tersebut bermula dari OTT Komisi KPK terhadap anggota Komisi XI DPR, Amin Santono dan rekanan asal Sumedang, Ahmad Ghiast. Keduanya dicokok terkait pemberian hadiah untuk memuluskan proyek senilai Rp25,8 milyar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.

Sesuai pengajuan dalam proposal, usulan anggaran sebesar itu disiapkan untuk proyek di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang senilai Rp4 milyar dan di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp21,8 milyar.

Dalam kasus tersebut, KPK telah mengamankan sembilan orang dalam OTT yang dilakukan di sebuah restoran dekat Bandara Halim Perdanakusuma.

Setelah melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam, KPK pun menetapkan empat orang sebagai tersangka. Adapun tersangka itu adalah Amin Santono, Eka Kamaluddin, Ahmad Ghiast, dan Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi di Kementerian Keuangan.

Baca: Politikus Demokrat Amin Santono Jadi Tersangka


 



(SUR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id