Ilustrasi/Medcom.id.
Ilustrasi/Medcom.id. (Octavianus Dwi Sutrisno)

Pemkot Depok Akan Usulkan Lagi Raperda PKR

pemerintah daerah
Octavianus Dwi Sutrisno • 22 Mei 2019 19:30
Depok: Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad menyikapi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), mengenai penyelenggaraan Kota Religius (PKR) yang ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
 
Menurut Idris, penolakan terjadi karena faktor misskomunikasi dan kurangnya konsentrasi akibat proses Pemilu 2019. Nantinya Raperda tersebut akan diusulkan kembali. 
 
Idris mengatakan, alasan diusulkannya kembali Raperda Penyelengaraan Kota Religius (PKR) karena ada arti penting mengenai ukuran religius. Selain itu aturan tersebut juga berkorelasi dengan sektor ketahanan keluarga. Dia menegaskan bahwa arti kata religius yang dimaksud bukanlah syariah. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kan seperti kata-kata unggul nyaman religius. Selama ini semua agama mengakui kata-kata religius, enggak ada permasalahan," bebernya.
 
Baca: DPRD Tolak Raperda Penyelenggaraan Kota Religius Depok
 
Mengenai klausul cara berpakaian yang sempat masuk dalam draf, Idris menuturkan bahwa ada sedikit kekeliruan. Karena saat mengusulkan pihaknya menyadur dari Raperda Kota Tasikmalaya. 
 
"Karena buru-buru menyerahkan (draf Raperda). Saya pribadi terus terang belum membaca itu," tandasnya.
 
Idris yakin Raperda akan diterima oleh dewan. Peraturan itu dijamin bisa menangkal isu-isu maupun gerakan yang memicu terjadinya kriminalitas dari luar wilayah Depok. Salah satunya tawuran dan geng motor.
 
"Kita bisa cantumkan disitu kolaborasi kepada pihak kepolisian, nanti perwalnya itu kita MoU. Itu sangat bermanfaat sekali," pungkasnya.
 
Sebelumnya DPRD Kota Depok menolak Raperda PKR. Raperda ditolak karena salah satu alasannya yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 
"Agama itu kewenangannya bukan milik Pemerintah Daerah tapi absolut kewenangan pemerintah pusat bersamaan dengan pertahanan dan keamanan, fiskal moneter, dan sebagainya. Sehingga Pemerintah Daerah tidak berhak untuk membahas itu,” kata Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo saat dihubungi, Senin, 20 Mei 2019.  
 

 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif