TKA dalam Video Viral Merupakan Tenaga Ahli
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri. Istimewa/Kemenaker
Bekasi: Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) angkat bicara terkait video tentang tenaga kerja asing (TKA) di Beksi yang sempat viral. Dalam video tersebut, TKA tidak bisa berbahasa Indonesia saat ditanyai oleh warga setempat.

Kemenaker telah memeriksa perusahaan kereta api cepat Jakarta-Bandung (PT KCIC) dan Sinohydro Co. Ltd (SINOHYDRO) selaku vendor atau kontraktor pelaksana. Hasil pemeriksaan dan pelacakan dokumen izin kerja, Kemenaker tidak menemukan adanya pelanggaran izin.

"Kalau dilihat dari jabatannya ini adalah TKA yang profesional dan setelah kita cek memang sesuai dengan izin yang ada di Kemnaker," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri di Bekasi pada Rabu, 19 September 2918.


Ia meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan isu terkait beredarnya video tersebut. Apalagi, video tersebut juga ada tenaga kerja lokal sebagai pendamping TKA.

"Artinya ada TKI sebagai pendamping sesuai ketentuan. Nah, sayangnya pendampingnya tidak mampu memberikan penjelasan kepada warga setempat sehingga menimbulkan kecurigaan dan kesan TKA tersebut buruh kasar dan ilegal," ujarnya.

Informasi yang diperoleh pihaknya menyebut lokasi tersebut dalam proses pembebasan lahan. Namun, warga belum menerima uang ganti rugi lahan. "Makanya ketika ada tim yang mengukur tanah maka jadi sensitif," ujarnya.

Hanif mengimbau agar pihak Kereta Api Cepat Jakarta–Bandung memberikan informasi pelaksanaan pekerjaannya kepada bupati dan wali kota yang daerahnya dilalui

"Tujuannya agar kepala desa dan ketua  rukun tetangga mendapatkan informasi kegiatan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat yang berada di sekitar lokasi,” ujarnya.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Sugeng Priyanto menambahkan, pihaknya telah memanggil, mengklarifikasi dan memeriksa kedua perusahaan tersebut. Dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa para TKA tersebut tengah melakukan pengukuran.

"Dalam rangka menentukan kekuatan pembuatan pondasi konstruksi jalur kereta cepat Jakarta-Bandung,” kata Sugeng.

Izin kerja TKA tersebut merupakan tenaga ahli sebagai geologist engineer, geodetic engineer, dan survey engineer. Hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan pemeriksaan dokumen Izin Menggunakan Tenaga Kerja (IMTA).

 
 



(SUR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id