Sistem Zonasi Dinilai Zalim
Calon siswa mengikuti pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring . (ANT/Maulana Surya)
Bekasi: Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online tahap dua di Kota Bekasi, Jawa Barat, hanya untuk jalur zonasi. Walaupun masih ada sekitar 1.900 kursi kosong, namun tidak semua peserta didik dapat mengisi kekosongan tersebut.

Roeslan, 54, warga Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur, terpaksa mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta. Walaupun berat karena sudah tak bekerja, anaknya tetap harus sekolah.

Dia menilai, sistem zonasi PPDB Online 2018 tingkat SMP di Kota Bekasi tidak adil untuk wilayah yang tidak punya sekolah negeri. Roeslan mencontohkan, di wilayahnya tiada ada SMP negeri. Sementara 14 SD negeri tersebar di dalam zonasi.


"Di dekat rumahnya ada satu sekolah SMP Negeri yaitu SMPN 32. Jaraknya hanya 600 sampai 700 meter. Namun masuk ke wilayah kelurahan lain," terang Roeslan, Rabu 11 Juli 2018.

Akibatnya, anaknya hanya mendapat nilai tambah 150 poin untuk bisa diterima di SMP negeri karena masih satu kecamatan. Sedangkan, untuk zonasi kelurahan mendapat 180 poin, dan satu RW mendapat 240 poin tambahan untuk bisa diterima.

"Jadi walau NHUN (Nilai Hasil Ujian Nasional) 240,82 ( rata-rata 8 ) ya tetap kalah dengan yang nilai 22 yang se-wilayah dengan sekolah tersebut, jadi enggak adil . Anak saya rangking 29 dari 139 siswa kelas 6 satu sekolah. Bagaimana nasib siswa-siswa lain yang di bawah anak saya nilainya. Ingat ada 14 SD dikali 150 orang rata-rata per sekolah, itukan namanya zalim," urainya.

Dia menilai, harusnya pihak terkait mendata lebih dulu setiap kelurahan sebelum menerapkan aturan. Kemudian, untuk kelurahan yang nihil SMP negeri diberi peraturan khusus, sehingga calon peserta didik bisa saling bersaing.

"Apakah kami yang salah kalau kami tinggal di kelurahan yang enggak ada SMP negeri?," ujarnya.

Dia menyarankan, supaya peserta didik dapat memilih lebih dari satu sekolah ketika mendaftar. Sementara, kata dia, jika sudah mendaftar di salah satu sekolah negeri kemudian tereliminasi, tidak bisa mendaftar di sekolah negeri lain. Dia juga sudah mencoba mendaftar di SMP Negeri 1 Kota Bekasi.

"Padahal jika dilihat saat ini, skornya masih di bawah anak saya , mas bisa bayangkan perasaan saya dan anak saya, mau marah sama siapa," tuturnya.

Anak Roeslan saat ini merajuk, karena tidak  masuk di SMP negeri. Mau tidak mau, ia harus mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta.

"Daripada enggak sekolah. Kami orang tua cuma enggak terima saja dengan aturan ini," ujarnya.

Roeslan harus mengeluarkan biaya lebih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Dia meminta bantuan anaknya yang sulung, untuk membayar biaya sekolah adiknya.

"Ya anak saya harus tetap sekolah , mau enggak mau ya ke swasta, walaupun nantinya akan terasa berat. Harapan saya ya ada dengar pendapat dengan anggota dewan maupun Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Saya hanya rakyat kecil biasa, sudah enggak kerja lagi, istri pun sama," jelasnya.

Ia menambahkan, sistem PPDB online sebenarnya bagus asalkan dilakukan penelitian di setiap kelurahan untuk memastikan ada atau tidaknya SMPN negeri.

"Harus PPDB yang berkeadilan," tutupnya.



(LDS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id