Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi lokasi longsor di kampung Cimapag, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/M Agung Rajasa)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi lokasi longsor di kampung Cimapag, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/M Agung Rajasa) ()

Pemprov Jabar Rancang Cetak Biru Tanggap Bencana

Longsor Sukabumi
03 Januari 2019 09:44
Jakarta: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pemerintah daerah bergerak cepat dalam penanganan bencana. Pihaknya saat ini tengah merancang cetak biru tanggap bencana untuk memastikan semua elemen memahami memahami potensi kebencanaan yang bisa kapan saja terjadi.
 
"Pemerintah sedang menyiapkan cetak biru masyarakat yang tanggap terhadap potensi kebencanaan. Di dalamnya ada proses-proses edukasi yang akan diterjemahkan dalam level tingkat dua dan kecamatan, juga untuk dipahami masyarakat," ujarnya dalam Primetime News Metro TV, Rabu, 2 Januari 2019.
 
Salah satu potensi bencana paling tinggi di Jawa Barat, kata Ridwan, adalah tanah longsor. Dalam satu tahun laporan kebencanaan di Jawa Barat mencapai 1.200-1.500 dan 30-40 persennya didominasi oleh longsor.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengatakan rancangan cetak biru dibuat untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal disesuaikan dengan mitigasi kebencanaan. "Mudah-mudahan 2019 tahun kebangkitan kesadaran akan potensi kebencanaan dan bagaimana menyikapinya dalam bentuk bermukim, bercocok tanam, dan lain-lain," kata dia.
 
Ridwan mengungkapkan secara umum dua per tiga wilayah di Jawa Barat masuk kategori rawan bencana dengan dominasi bencana hidrologis. Hal ini sudah terjadi jauh sebelum Jawa Barat dihuni 50 juta penduduk.
 
Ia menilai memindahkan masyarakat ke wilayah yang lebih minim potensi bencananya bukan perkara mudah. Proses tersebut tidak hanya memakan waktu namun juga perlu kajian dan studi karena zona rawan bencana di Jawa Barat cukup banyak.
 
Kecamatan Cisolok, Sukabumi, misalnya, memiliki luas wilayah satu setengah kali Kota Bandung sehingga untuk menyatakan daerah tersebut rawan bencana memerlukan kajian berdasarkan koordinat geografis dan karakteristik wilayah. Sementara ini, tambah dia, Pemprov Jabar akan fokus pada edukasi agar masyarakat paham dan bisa sukarela tanpa harus dipindahkan massal oleh pemerintah.
 
"Intinya peringatan dari semua ini akan kami terjemahkan secara lebih terukur sehingga masyarakat Jawa Barat di masa depan hidup lebih aman dan menghindari kebencanaan," pungkasnya.
 

 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif