Ketua Umum Apeksi Airin Rachmi Diany saat Rapat kerja komisariat wilayah III Apeksi di Po Hotel Semarang, Jumat 29 Maret 2019. (Budi Arista Romadhoni)
Ketua Umum Apeksi Airin Rachmi Diany saat Rapat kerja komisariat wilayah III Apeksi di Po Hotel Semarang, Jumat 29 Maret 2019. (Budi Arista Romadhoni) (Farhan Dwitama)

Airin: APBD Tangsel Bisa Menggaji P3K Tangsel

pemerintah daerah
Farhan Dwitama • 05 April 2019 12:58
Tangerang: Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menyatakan kesanggupannya untuk menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja di pemerintahan Kota Tangerang Selatan. 
 
Menurut Airin, yang dikatakannya dalam rapat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Semarang, pada 29 Maret 2019 kemarin, hanya mewakili suara mayoritas kota yang merasa terbebani jika gaji P3K dibebankan ke APBD.
 
“Tidak semua mampu secara pembiayaan, karena tidak semua seberuntung seperti Tangsel, komposisi belanja pegawai kita tidak melebihi 30 persen, belanja kita (Tangsel) masih dibawah 30 persen,” kata Airin Jumat 5 April 2019 di Balaikota Tangsel. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Airin memastikan, untuk kota yang dia pimpin, komposisi APBD Tangsel bisa untuk menggaji P3K.
 
“Kita bisa melakukan itu, tapi ada beberapa daerah lain melalui Apeksi yang meminta agar daerah yang tidak mampu karena belanja pegawainya sudah banyak. Meminta itu agar dibiayai APBN, maka Apeksi menyampaikan hal seperti itu” terangnya. 
 
Baca: Asosiasi Pemerintah Kota Keberatan Gaji P3K Dibebankan APBD
 
Meski begitu, Airin mengaku tak mengetahui secara pasti kota-kota mana saja, dari 98 kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)  yang keberataan penggunaan anggaran kotanya untuk penggajian P3K.
 
“Ini kita lakukan pendataan, salah satunya yang di sampaikan di komisariat wilayah tiga, untuk beberapa hal seperti itu agar bagi daerah yang tidak mampu akan disampaikan Kepada Menpan, Kemenkeu sehingga bisa diberikan bantuan, Apakah itu DAU, DAK, dana intensif daerah, atau yang bantuan keuangan yang lainnya,” tegasnya. 
 
Sebelumnya, Apeksi Wilayah III menggelar rapat kerja di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 29 Maret 2019. Dari rapat kerja tersebut, telah dibentuk empat rekomendasi yang akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
 
Airin yang menjadi Ketua Umum Apeksi, mengatakan rapat kerja komisariat wilayah III Apeksi merupakan musyawarah wali kota yang ada di Pulau Jawa. Dari hasil musyawarah, para wali kota keberatan jika dibebani Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menggunakan APBD. 
 
"Tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan untuk mengalokasikan anggaran tentang P3K yang baru seleksi kemarin. Kita sangat berharap P3K ini bisa sama dengan ASN ditransfer dari keuangan pusat," katanya usai mengikuti Rapat Kerja di Po Hotel Semarang, Jumat, 29 Maret 2019. 
 
Selain, masalah pembayaran Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Apeksi juga merekomendasikan Penyempurnaan dan integrasi implementasi online single submission (OSS) dengan proses perizinan daerah.
 
Kemudian, penyempurnaan mekanisme tentang rujukan BPJS, dan terakhir peninjauan tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor. "Kita berharap dana bagi hasilnya bisa lebih ditingkatkan lagi, karena kendaraan berputarnya di perkotaan, sedangkan kota butuh anggaran," ujarnya.
 
Ia mengungkapkan, terdapat hasil rekomendasi dari Apeksi yang sudah menui hasil. Yaitu dari kenaikan gaji ASN dan naiknya dana anggaran untuk kelurahan.
 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif