Sistem Ganjil-Genap di Depok Diujicoba September
Ilustrasi macet, Medcom.id
Depok: Dinas Perhubungan Kota Depok, Jawa Barat, akan menguji coba pemberlakuan sistem ganjil dan genap pada September 2018. Rencana itu muncul setelah Dishub Depok berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terkait masalah kemacetan lalu lintas di kota tersebut.

Kepala Dishub Kota Depok Dadang Wihana mengatakan rencana itu bermula saat berdiskusi dengan BPTJ soal peralihan Terminal Depok Margonda ke Terminal Jatijajar. "Jadi awalnya itu kita diskusi dengan BPTJ terkait peralihan Terminal Depok (Margonda) ke Terminal Jatijajar. Dalam diskusi itu ada beberapa hal yang disampaikan, salah satunya alternatif rekayasa lalin yakni ganjil genap disamping SSA (Sistem Satu Arah),” kata Dadang di Depok, Jumat, 10 Agustus 2018.

Dadang menuturkan Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad meminta perencanaan untuk memikirkan solusi kemacetan. Khususnya di Sabtu dan Minggu.


“Akhirnya kita berpikir, coba melakukan pengkajian untuk ganjil genap disaat weekend. Nah kajian itu belum selesai sampai sekarang dan bulan ini sedang tahap finalisasi," bebernya.

Kemudian, Dadang menerangkan untuk tahapan selanjutnya pihaknya akan melakukan pemetaan (ekspose) dengan wali kota dan organisasi perangkat daerah (OPD).

"Setelah tahapan itu dilakukan, kemudian kita akan ekspose juga dengan Polres dan BPTJ. Karena Jalan Margonda itu kewenangannya ada jalan kota, jalan nasional, kemudian jalan kota. Jadi Segmen satu itu, dari tugu jam sampai Ramanda jalan kota, nah dari Ramanda sampai pertigaan Juanda jalan nasional, dan Jalan Juanda sampai akses UI jalana kota lagi. Maka BPTJ itu juga jadi kewenangan mereka,” terangnya.

Selanjutnya, Dadang menuturkan nantinya kebijakan ganjil genap akan dilakukan khusus pada jam pada hari Sabtu dan Minggu saja.

Berdasarkan catatan pihaknya, rasio kendaraan pada Sabtu-Minggu di kawasan Margonda mencapai 0,87 sampai 0,9 persen. Kondisi inilah yang membuat arus lalu lintas di jalan protokol itu kerap mengalami kemacetan.  

“Kita tidak mungkin melebarkan Jalan Margonda, kita pun tak mungkin menerapkan kebijakan itu semingguan full penuh. Karena, pola pergerakan orang dari Depok itu di hari biasa 58 persen keluar, 42 persen didalam. Sedangkan Sabtu-Minggu pergerakan orang mayoritas ada di dalam (Margonda), sehingga terjadi krodit. Disitulah fungsi pengaturan, pemerintah harus hadir,” tandasnya.



(RRN)