Lapas Kelas II B Depok.
Lapas Kelas II B Depok. (Octavianus Dwi Sutrisno)

Disebut Ada Pungli, Rutan Kelas II Depok Siap Berlakukan Uang Virtual

sidak lapas suap fasilitas lapas
Octavianus Dwi Sutrisno • 08 Maret 2019 12:01
Depok: Ombudsman RI Jakarta Raya menemukan dugaan maladministrasi di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Depok, Jawa Barat. Salah satunya temuan 'beli' kamar tahanan yang dipatok jutaan rupiah.
 
Menanggapi itu, Kepala Rutan Kelas II B Depok, Jawa Barat Bawono Ika Sutomo mengatakan, pihaknya bakal menyelidiki terhadap peredaran uang di dalam rutan. Jika terbukti adanya permainan yang dilakukan sipir penjara, tentunya akan ada hukuman tegas sesuai aturan yang berlaku.
 
"Ombudsman meminta kami untuk menunjukkan upaya konkret dalam memperbaiki diri. Itu adalah hal yang akan kami lakukan sembari menggali lebih lanjut temuan-temuan tersebut," Ucap Bawono, Jumat 8 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Narapidana Rutan Kelas II Depok 'Beli' Kamar Rp8 Juta
 
Selain itu, menurutnya untuk memperketat pengawasan pembatasan jumlah uang warga binaan pemasyarakatan (WBP ) juga akan dilakukan. Bahkan, dia mengaku akan menerapkan penggunaan uang virtual di dalam rutan.
 
"Mungkin pemakaian uang virtual akan kami berlakukan. Hal itu memungkinkan kami untuk bisa mengawasi dan membatasi peredaran uang. Dengan begitu, kemungkinan adanya pungli dapat diminimalkan," bebernya.
 
Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lilik Sujandi menuturkan indikasi temuan pungli di lapas oleh Ombudsman RI bukan operasi tangkap tangan (OTT). Informasi yang dilontarkan ombudsman RI dinilainya merupakan hasil survei, dan akan dijadikan bahan kajian Direktorat Jendral Kemasyarakatan Keamanan dan Ketertiban di setiap lapas dan rutan.
 
"Kami terus antisipasi spot-spot yang ruang berisiko pungli dan menyusun aksi. Dua hari ini harus ada perubahan yang nyata sistem kontrol dan pengawasan dan perubahan pelayanan. Sehingga tidak terjadi penyalahagunaan wewenangan baik petugas dan napi," tegasnya.
 
Lilik memaparkan, atas indikasi itu pihaknya akan menunggu informasi lain dari pihak keluarga serta napi atas dugaan penyalahagunaan wewenang di lapas dan rutan di wilayahnya.
 
Lebih lanjut Lilik mengatakan, manakala terjadi pungli dan penyalahgunaan wewenangan bisa melaporkan langsung ke kepala lapas dan rutan.
 
"Disamping itu kami melakukan pembinaan dan kontrol meminalisir pungli dan diskriminatif di rutan dan lapas disinyalir survei oleh Ombudsman RI," pungkasnya.
 
Sebelumnya, Ombudsman Jakarta Raya baru saja mengeluarkan hasil investigasinya selama dua bulan dari Januari-Februari 2019 di Rutan Kelas II B Depok, dan menemukan praktik pungutan liar (pungli) di dalamnya.
 
Ombudsman menyebut adanya biaya yang dikenakan oleh Kepala Kamar kepada pengunjung dengan besaran antara Rp 25 ribu - Rp 150 ribu.
 
Temuan lainnya adalah penempatan kamar narapidana dengan berbagai variasi, dari kelas A sampai F. Kisaran harganya yaitu Rp 2 juta - Rp 8 juta.
 
Bukan cuma itu. Setiap narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga dibebani iuran per pekan sebesar Rp25 ribu - Rp120 ribu melalui Kepala Kamar yang selanjutnya disetorkan kepada foreman, dengan sepengetahuan petugas rutan.
 
Menurut Ombudsman, Rutan kelas II B Depok pun memberlakukan "aturan khusus" untuk Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat.
 
Pertama melalui jalur cepat dengan biaya sekitar Rp5 juta atau lebih. Lewat jalur itu, narapidana akan mendapat Surat Keputusan (SK) dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat dalam waktu yang relatif cepat
 
Berikutnya adalah jalur semi cepat. Biayanya lebih murah, yakni Rp1 juta. Hanya saja, Ombudsman menilai, WBP akan mendapat SK relatif lama dan bertele-tele.

 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif