Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami, Medcom.id - Octa
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami, Medcom.id - Octa (Octavianus Dwi Sutrisno)

Kemenkumham akan Ubah Sistem Pembinaan di Lapas

lembaga pemasyarakatan
Octavianus Dwi Sutrisno • 20 September 2018 15:45
Depok: Sistem di lembaga pemasyarakatan (lapas) akan diubah. Tujuannya menghindari petugas lapas melakukan pelanggaran.
 
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami mengatakan revitalisasi dilakukan dengan konsep kemasyarakatan. Sebab, lapas tersebut menjadi tempat untuk membina manusia.
 
"Jadi sistemnya harus bisa mengubah perilaku yang tadinya mereka menyimpang dan melanggar jadi tidak menyimpang," kata Utami di Gedung BPSDM, Hukum Dan HAM Jalan Raya Gandul No 4 Cinere Kota Depok, Kamis 20 September 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Utami menuturkan, revitalisasi juga dilakukan sebagai pengembangan dalam  mensukseskan UU No 5 tahun 2014 yang mengatur aparatur sipil negara dengan kata lain penggunaan metode sistem bagi warga binaan.
 
"Jadi kami selaku sipir bertugas mendampingi sekian banyak Warga Binaan. Selain itu,mengurangi penyimpangan yang sengaja maupun tidak sengaja oleh anggota kami, " ucapnya.
 
Utami menerangkan, bentuk revitalisasi tersebut akan dibuktikan oleh pihaknya dengan menerapkan tiga tahapan metode sistem yang akan segera dijalankan. Pertama sistem maksimum security yang menekankan pada kepribadian, mental, dan spiritual.
 
"Warga binaan harus sadar janji tidak melakukan pelanggaran hukum lagi kita berikan  waktu minimal enam bulan," bebernya.
 
Menurutnya, setelah warga binaan bisa lolos dalam tahapan tersebut akan berlanjut di medium security. Artinya warga binaan menempuh jalur pelatihan.
 
"Mereka akan diberikan keterampilan formal namun tahapan ini khusus bagi mereka yang telah lolos maksimum Security dan teridentifikasi masuk lapas karena keterpaksaan tentunya kita asessment juga," jelasnya.
 
Selanjutnya yaitu minimum security. Warga binaan mendapat pendampingan untuk menghasikan produk baik barang maupun jasa.
 
"Kita sudah siapkan tempat untuk ini (minimum security), yaitu di Cianger, Rangkas Bitung. Sehingga setelah mereka sudah berubah sikap sadar tidak melanggar ketertiban, itu saja sudah menjadi indikator," paparnya.
 
Saat ditanya, bagaimana bila selama pemantauan warga binaan tidak bisa berubah. Sri menjawab maka warga binaan tersebut akan tetap berada di tahap Maksimum Security.
 
"Pada tahapan maksimum security ini, ruang gerak warga binaan terbatas mereka tidak bisa ketemu keluarganya, penjagaan juga sangat ketat, hanya pengacara saja bisa ketemu mereka. Selain itu, yang punya hak remisi nantinya hanya warga binaan yang sudah memasuki tahap Medium dan Minimum Security. Jadi penyimpangan - penyimpangan dari anggota kami baik sengaja maupun tidak sengaja bisa dikurangi," tandasnya.

 

(RRN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif