Pemkot Bekasi Mengalah
Anak-anak melintasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi, 16 Januari 2018, MI
Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, bakal menarik pengajuan proposal dana hibah kemitraan yang diusulkan pada 15 Oktober 2018 kepada Pemprov DKI Jakarta. Proposal dana senilai Rp2,09 triliun itu terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku mengajukan dana hibah tersebut. Sepekan berlalu, Rahmat berniat menarik kembali pengajuan itu.

"Kami mau tarik proposal itu karena kami mau pakai surat pengajuan dari Ruddy Gandakusumah (Plt Wali Kota Bekasi) pada Mei lalu. Ada dua surat dengan nilai masing-masing Rp426 miliar dan Rp500 miliar. Jadi, ada sekitar Rp1 triliun kami evaluasi. Rinciannya, dana itu untuk sekolah terpadu, lingkungan hidup, polder penanganan banjir, saran olahraga, dan sarana kesehatan," ujar Rahmat sebelum berangkat ke Jakarta untuk menemui Gubernur DKI Anies Baswedan, Senin, 22 Oktober 2018 pagi.


Bekasi mengajukan dua jenis dana, yakni hibah kompensasi dan kemitraan. Dana kompensasi diberikan langsung kepada warga.

Baca: Bekasi Belum Terima Dana Kompensasi dari DKI

Sementara satu jenis lainnya yaitu dana kemitraan. Dana kemitraan digunakan untuk kepentingan dua wilayah.

"Misalnya membangun flyover untuk mempermudah akses truk sampah dari Jakarta ke Bantargebang," lanjut Rahmat.

Menurut Rahmat, dana tersebut tidak besar karena manfaatnya banyak. Apalagi jadwal truk sampah dari DKI ke Bekasi sudah 24 jam.

"Tapi itu khusus yang jenis compactor (truk sampah)," tuturnya.

Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi meributkan dana hibah sebesar Rp2,09 triliun. Bekasi meminta dana tersebut untuk membangun flyover atau jalan layang Cipendawa, jalan layang Rawa Panjang, dan pembebasan lahan Jalan Siliwangi.

Proposal itu baru diberikan ke Pemprov pada Senin 15 Oktober 2018. Namun, Bekasi mendesak Pemprov DKI untuk mencairkan tahun ini. 

Bekasi berpedoman pada Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi Nomor 25 tahun 2016 tentang Peningkatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Baca: Wali Kota Bekasi dan Anies Bahas TPST Bantargebang

Salah satu poinnya mengatur tentang kewajiban Pemprov DKI untuk  memberikan dana kompensasi Pengelolaan TPST Bantargebang Kota Bekasi. Pasal 14.B dijelaskan tentang kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab yang diterima masyarakat dan Pemkot Bekasi yang terkena dampak negatif ditimbulkan penanganan sampah.

Kompensasi yang dimaksud dipergunakan untuk penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, serta kompensasi dalam bentuk lain berupa bantuan langsung tunai.

Anies meradang dengan permintaan Pemkot Bekasi. Proposal itu tak semestinya dialamatkan ke Pemprov DKI. "Harus diingat, Bekasi itu masuk provinsi mana coba? Kok mintanya ke Jakarta?" kata Anies, Minggu, 21 Oktober 2018.

Lihat video:





(RRN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id