Ilustrasi/Medcom.id.
Ilustrasi/Medcom.id. (Octavianus Dwi Sutrisno)

Bawaslu Depok Temukan 30 Pelanggaran

kampanye pileg pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Octavianus Dwi Sutrisno • 18 April 2019 20:26
Depok: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok menemukan puluhan dugaaan pelanggaran di TPS yang tersebar di 11 kecamatan saat gelaran Pemilu Serentak 2019 kemarin. Pelanggaran itu terpantau mulai dari keterterlambat pembukaan TPS, kekurangan surat suara (Presiden, DPR RI, dan DPRD Kota) hingga surat suara tertukar. 
 
"Kami juga menemukan dugaan pelanggaran penggunaan C6 oleh yang bukan berhak dan kejadian khusus lainnya, untuk jumlah total pelanggaran Pemilu di Depok ada kurang lebih 30," kata Kordinator divisi Pengawasan Bawaslu Kota Depok, Dede Slamet Permana, Kamis, 18 April 2019.
 
Selain itu, Dede menegaskan pihaknya juga sempat menemukan adanya pemilih yang membawa ponsel saat mencoblos dan memotret surat suara. Padahal sesuai ketentuan tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi ke bilik suara. Temuan pelanggaran yang juga didapat adanya pemilih dengan A5 yang ditolak KPPS. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Penggunaa hak pilih di TPS yang tidak sesuai sehingga menyebabkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)," bebernya.
 
Pihaknya juga menemukan jumlah surat suara yang melebihi DPT dan Pemilih DPTb yang mendapat surat suara berlebih dari KPPS. Namun pihaknya tidak menemukan adanya praktek politik uang. "Terkait dengan pelanggaran lain yaitu Money Politik dan Surat suara telah tercoblos tidak ditemukan," paparnya.
 
Selanjutnya, mengenai Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terlambat buka Dede menegaskan, Seharusnya TPS mulai dibuka pukul 07.00 WIB. 
 
Namun di Kecamatan Cilodong ada TPS yang buka diatas jam yang telah ditentukan. "Temuan kami ada enam TPS di Kecamatan Cilodong yang terlambat buka," ungkapnya.
 
Dede menegaskan dalam penyelenggaraan Pemilu, masih terjadi carut marut penyediaan logistik seperti surat suara dicetak dan didistribusikan hanya DPT + 2%, yang berimbas pada terkendalanya pemilih DPT dan DPK dalam memberikan suara di TPS karena KPPS khawatir kehabisan surat suara. 
 
Kemudian ditemukan kekurangan jumlah per jenis logistik serta persoalan anggaran distribusi logistik nyatanya menimbulkan kendala. 
 
"Misalnya lambatnya proses pengesetan kotak yang disebabkan terlambatnya penyediaan formulir-formulir contohnya C1 plano berhologram menyebabkan kendala pada saat penghitungan suara di TPS," tukasnya.
 
Dirinya menambahkan, kapasitas dan kualitas petugas KPPS yang terpantau belum juga diupgrade serius. Pasalnya selama proses pencoblosan petugas Panwaslu masih menemukan banyaknya kesalahan pengisian C1 plano dan sertifikat hasil pemungutan suara menandakan bahwa bimtek KPPS masih dilakukan dengan kualitas di bawah standar. 
 
"Misalnya salah isi kolom, salah jumlah, ketidak sesuaian antar kolom menandakan kapasitas petugas KPPS yang bisa dibilang memprihatinkan. Hal ini merupakan efek sistemik dalam hal peningkatan kapasitas jajaran KPU," tandasnya.
 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA18:59

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif