Mantan Kalapas Sukamiskin Didakwa Beri Kemudahan pada Terpidana

P Aditya Prakasa 05 Desember 2018 13:01 WIB
kasus suap
Mantan Kalapas Sukamiskin  Didakwa Beri Kemudahan pada Terpidana
Mantan Kepala Lapas Sukamiskin Bandung, Wahid Husein menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu 5 November 2018, Medcom.id - Adita Prakasa
Bandung: Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Wahid Husein didakwa terlibat kasus suap atau gratifikasi setelah mengabulkan permintaan terpidana korupsi di lapas. Dakwaan itu disampaikan jaksa KPK dalam sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, Rabu, 5 Desember 2018.

Dakwaan disampaikan jaksa Trimulyono. Menurut Trimulyono, Wahid mengumpulkan para terpidana kasus korupsi sebagai ajang perkenalan. Terpidana meminta Wahid untuk memudahkan izin keluar masuk lapas.

"Pertemuan khusus di ruang kerja terdakwa dengan paguyuban narapidana korupsi diwakili Djoko Susilo, Fahmi Darmawansyah, dan Tubagus Chaeri Wardana, yang pada pokoknya memohon terdakwa agar memberikan kemudahan bagi narapidana untuk izin keluar lapas baik itu izin luar biasa maupun izin berobat ke rumah sakit," kata Trimulyono saat membacakan dakwaan. 


Menurut undang undang pemasyarakatan, kata Trimulyono, seharusnya Wahid tidak meladeni permintaan tersebut. Sebab permintaan itu bertentangan dengan undang undang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Nyatanya, Wahid mengakomodasi permohonan itu. Bahkan Wahid membiarkan barang-barang mewah di dalam sel, seperti alat pendingin ruangan atau AC, televisi, dan ponsel.

"Terdakwa membiarkan dan memperbolehkan hal demikian itu terus berlangsung, sehingga atas fasilitas dan kemudahan izin keluar itu, terdakwa melalui Hendry Saputra menerima hadiah berupa barang dan uang dari terpidana korupsi masing-masing dari Fahmi Darmawansyah (terpidana kasus Bakamla), Tubagues Chaeri Wardana (terpidana kasus suap Ketua MK Akil Mochtar) dan Fuad Amin Imron (terpidana suap jual beli gas alam)," ujar jaksa.

Wahid Husein didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 12 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

Dalam dakwaan subsidair, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan dakwaan subsidair Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 aya 1 KUH Pidana.

Dua pasal di Undang-undang Pemberantasan Tipikor itu pada mengatur soal gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Ancaman pidananya terendah 4 tahun dan paling lama 20 tahun.



(RRN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id