Siswa SD dan SMP di Depok Kini Bebas dari PR
Pendidikan SD. Ilustrasi: Medcom.id.
Depok: Seluruh siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Depok, Jawa Barat, tidak lagi mendapatkan pekerjaan rumah (PR) dari gurunya. Kebijakan ini sesuai adopsi Kurikulum 2013 (K-13) yang diikuti seluruh SD dan SMP di Depok.

"Semua sekolah di Kota Depok, saat ini sudah menggunakan kurikulum 2013. Dalam regulasi yang sudah buatkan oleh kementerian, bahwa dalam K-13 siswa tidak lagi diberikan pekerjaan rumah mata pelajaran yang sudah diberikan di sekolah," ucap Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Tinte Rosmiati kepada Medcom.id, Jumat, 20 Juli 2018.

Menurut dia, tidak ada surat pemberitahuan khusus mengenai hal ini. Namun, sebelum masuk ke tahun ajaran baru, seluruh guru di SD maupun SMP telah diberikan bimbingan teknis mengenai K-13.


"Karena semua sekolah sudah mengikuti K-13, seluruh elemen mendukung regulasinya juga," papar dia.

Dari pengamatannya selama ini, Tinte menilai kurikulum tersebut membawa dampak positif. Siswa memiliki waktu luang di rumah untuk melepas beban sejenak usai belajar.

Waktu anak, kata dia, banyak dihabiskan di sekolah. Hal itu menyita waktu bermain dan berkumpul bersama keluarganya.

"Mengenai tugas-tugas sekolah bisa saja diberikan. Namun, untuk saat tertentu saja. Kalau PR harian yang sifatnya menguras waktu anak, sudah tidak boleh lagi," jelas dia.

Tinte menambahkan sesuai K-13, selain mengerjakan tugas dan belajar di sekolah, murid juga diajak untuk berdiskusi menyelesaikan solusi sebuah masalah. Sistem pembelajaran tidak satu arah. 

"Ada diskusi mengerjakan tugas-tugas lain sebisa mungkin dilakukan di sekolah," jelas dia.

Guru yang memberikan kewajiban PR kepada murid dapat diberikan sanksi. Mereka bisa terancam teguran. Segala temuan pun diminta dilaporkan ke Disdik. 

Baca: Guru di Jepara Diizinkan Beri PR ke Siswa

"Namun, semuanya tidak akan dilepas seperti itu saja. Mulai dari TK sampai SMP ada pengawasnya, mereka melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah melihat bagaimana sih KBM (kegiatan belajar-mengajar) yang diterapkan sekolah tersebut," jelas dia.

Sebelumnya, Disdik Kota Blitar, Jawa Timur, melarang guru memberikan PR kepada siswa. Alasannya, pengetahuan akademis hanya dilakukan di sekolah, sedangkan di rumah anak perlu belajar tentang pendidikan karakter.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar M Sidik mengatakan kebijakan tersebut sejatinya sudah berlaku sejak 2017. Langkah ini diambil agar anak memiliki waktu untuk belajar tentang kecakapan hidup.




(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id