Ilustrasi aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Aceh Utara mengikuti apel gabungan terakhir di tahun 2018 di halaman kantor Bupati Aceh Utara, Aceh. Foto: ANT/Rahmad.
Ilustrasi aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Aceh Utara mengikuti apel gabungan terakhir di tahun 2018 di halaman kantor Bupati Aceh Utara, Aceh. Foto: ANT/Rahmad. (Hendrik Simorangkir)

Enam ASN di Tangerang Dipecat Karena Tidak Netral

pilpres 2019
Hendrik Simorangkir • 22 Maret 2019 18:03
Tangerang: Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten memberhentikan enam guru honorer di SMAN 9 Kronjo, Kabupaten Tangerang. Mereka diberhentikan setelah memamerkan stiker calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno serta berfoto dengan pose dua jari di ruangan sekolah.
 
"Honorer juga harus tetap netral. Orang yang bekerja dibiayai oleh anggaran negara (harus netral)," ujar Kepala Bidang Pembinaan dan Data Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Alfian saat dikonfirmasi, Jumat, 22 Maret 2019.
 
Enam ASN di Tangerang Dipecat Karena Tidak Netral
Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten memberhentikan enam guru honorer karena tidak netral. Dok: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Alfian menjelaskan, seluruhnya telah diberhentikan pada Selasa, 19 Maret 2019. Mereka juga sudah dimintai keterangan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dindik Banten wilayah Kabupaten Tangerang sehari setelah fotonya viral di media sosial pada Senin, 18 Maret 2019.
 
Alfian menambahkan, pemberhentian tersebut dilakukan oleh Dindik Banten, sedangkan BKD Banten hanya menerima surat tembusan pemecatan keenamnya.
 
"Cuma ya harus melaporkan saja. Yang jelas sudah dieksekusi (pecat) juga semua itu," jelas Alfian.
 
Alfian mengaku jika Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah menghubungi dirinya untuk meminta penjelasan enam guru honorer berpakaian ASN berpose salam dua jari di ruangan sekolah. Pihaknya mengaku tidak mengetahui secara pasti, bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh Dindik Banten terhadap enam orang guru honorer itu.
 
"Itu enggak tahu persis saya, masalahnya yang membuat berita acara pemeriksaan itu kan dari Dindik. Surat keputusan pengangkatan dari Dindik, yang memberhentikan juga dari Dindik," beber Alfian. 
 
Alfian menuturkan, pemberhentian enam guru tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku. Di mana salah satunya tidak boleh berkampanye di lembaga pendidikan termasuk sekolah.
 
"Yang jelas kejadiannya di sekolah dan mereka walaupun bukan ASN tapi digaji dari APBD. Kalau tidak ada tindakan, khawatir nantinya ASN tidak netral," pungkas Alfian.
 

(DEN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif