Wali Kota Bogor Sebut Tidak Semua Pemimpin Miliki Green Leadership

Gervin Nathaniel Purba 28 November 2018 20:14 WIB
berita dpd
Wali Kota Bogor Sebut Tidak Semua Pemimpin Miliki <i>Green Leadership</i>
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pada forum diskusi yang diselenggarakan DPD RI bekerja sama dengan Media Group di Istana Cipanas, Jawa Barat, Rabu, 28 November 2018 (Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)
Cipanas: Masalah pencemaran lingkungan kerap dikaitkan dengan perilaku masyarakat. Di satu sisi, permasalahan tersebut timbul akibat sikap kepala daerah yang kurang peka dan tak memahami proteksi keanekaragaman hayati (green leadership).

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, tidak semua pemimpin mempunyai green leadership. Ada tiga faktor yang membuat pemimpin tidak mempunyai green leadership.

"Faktor kepemilihan, kepahaman, dan kesengajaan,” ujar Bima, pada forum diskusi yang diselenggarakan DPD RI bekerja sama dengan Media Group bertema Pembangunan Bertumpu pada Kelestarian Lingkungan Hidup, di Istana Cipanas, Jawa Barat, Rabu, 28 November 2018.


Terkait pemilihan, kepala daerah sering terjebak quick wins. Kepala daerah terobsesi menyelesaikan suatu permasalahan dengan target waktu cepat untuk memuaskan pemilih. "Padahal sedang mengerjakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang lain,” ujarnya.

Menurut Bima, hal tersebut bisa baik, bisa juga berdampak bahaya. Berdampak baik jika pekerjaan yang dilakukan bersifat substantif.

“Kalau sifatnya artifisial akan celaka. Yang ada hanya make over atau mempercantik saja. Tidak ada rancangan sifatnya jangka panjang, sehingga keluarlah kebijakan sifatnya populis. Gratis bangun ini, gratis bangun itu,” kata Bima.

Bima menegaskan tidak ada permasalahan lingkungan hidup yang bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Begitu juga jika sedang membahas bonus demografi, pemberdayaan, dan edukasi. “Jangka pendek itu misalnya pembangunan jembatan, taman, aspal, dan puskesmas,” katanya.

Kemudian, terkait faktor pemahaman, pemimpin dinilai tidak paham mengenai langkah yang harus dilakukan. Sebab, lingkungan hidup merupakan isu yang kompleks. "Tidak mudah memahaminya dengan bahasa populer,” tutur Bima.

Selanjutnya, faktor kesengajaan. Menurut Arya, ini paling berbahaya karena terdapat permainan para penguasa. Mereka tak peduli dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Kota dirancang untuk kepentingan pengusaha dan yang punya kuasa saja. Tidak peduli dengan pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka pendek,” tuturnya.

Masalah lain yang kerap muncul adalah tidak adanya koordinasi dengan pihak terkait. Biasanya ini terjadi antar dinas, pemerintah kota, gubernur, dan pemerintah kota dengan gubernur.

"Saya memimpikan ada jalur koordinasi yang jelas. Kalau kepala daerahnya enggak nyambung chemistry, kan tidak bisa jalan. Saya pikir perlu diikat dengan otoritas tertinggi. Masuk akal jika ada kementerian khusus untuk menangani Jabodetabek,” katanya.


Wakil Ketua Komite II DPD RI Charles Simaremare (Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)

Sementara itu, ditemui di tempat yang sama, Wakil Ketua Komite II DPD RI Charles Simaremare mengatakan koordinasi antar pemerintah sangat penting.

Dia menekankan agar segala pembangunan berkelanjutan yang menyangkut pelestarian lingkungan harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. “Agar tidak saling tumpang tindih. Ini juga harus diperhatikan oleh pihak swasta,” kata Charles.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id