Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami dalam Seminar Nasional POLTEKIP, BPSDM Hukum dan HAM, Cinere, Depok, Kamis, 20 September 2018. Medcom.id/Octavianus Dwi Sutrisno
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami dalam Seminar Nasional POLTEKIP, BPSDM Hukum dan HAM, Cinere, Depok, Kamis, 20 September 2018. Medcom.id/Octavianus Dwi Sutrisno (Octavianus Dwi Sutrisno)

Plus Minus Penjara Swasta

sidak lapas lembaga pemasyarakatan
Octavianus Dwi Sutrisno • 20 September 2018 20:55
Depok: Permasalahan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang kembali mencuat menjadi tamparan ke pemerintah untuk segera merevitalisasi sistem dan infrastruktur. Wacana swastanisasi penjara disebut sebagai salah satu alternatif.
 
Kelebihan dan kekurangan 'penjara swasta' ini perlu ditilik lebih jauh.
 
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami menyebut konsep penjara korporat akan beradu dengan pemerintah. "Misalnya pemerintah melepas lapas tertentu ke pihak swasta, akan ada tawar menawar. Apa outcome-nya?" ucap Utami, Kamis, 20 September 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Swasta sebenarnya selama ini telah dilibatkan pihak pemerintah untuk pengelolaan lapas dan rutan. Misalnya untuk pemenuhan bahan makanan bagi narapidana.
 
Namun, hal tersebut menurutnya bukan berarti swastanisasi. "Jadi peran swasta itu tidak menyeluruh, kita sebagai pemasyarakatan yang memegang kontrol tetap kita," ucapnya.
 
Model penjara swasta sudah diterapkan Australia. Namun, baru satu penjara di Australia yang diserahkan ke swasta.
 
Bukan alternatif
 
Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus E Meliala mengatakan, 'penjara swasta' rentan dikritik masyarakat. Ini juga dapat menguatkan opini negara sudah menyerah 'memasyarakatkan' penjahat.
 
"Tapi kalau untuk bertukar pikiran tidak apa-apa," jelasnya.
 
Konsep tersebut mudah menimbulkan pro-kontra. Di satu sisi, pihak pemasyarakatan harus mengayomi warga binaan sesuai ketentuan perundangan-undangan. Namun, ada pihak lain dengan takaran politik menyatakan jangan.
 
Adrianus memberikan solusi mengenai strategi pembenahan penjara tersebut. Salah satunya dengan membuka order bagi pihak swasta.
 
"Misalkan, sebagian napi yang dapat remisi kerja di satu pabrik dan ada win-win solution. Masih ada cara-cara yang diperbolehkan dan aman," pungkasnya.
 
Dia mengakui metode ini terkendala oleh birokrasi lapas. Berganti rezim kepemimpinan lembaga pemasyarakatan, berganti pula aturan.
 

(SUR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif