"KTP-el belum berperan di pelayanan publik. Kalau bisa itu satu kartu bisa untuk semua, harapan kita semua terhubung dari kesehatan, pendidikan dll. Naik kereta aja harus KTP-el," ungkap Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rukma Setya Budi saat memimpin diskusi di Kantornya DPRD Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 19 Januari 2018.
Politisi PDIP itu juga mengharapkan KTP-el dapat menjadi jembatan untuk merencanakan anggaran dari DPRD ke pemerintah daerah. Belum lagi soal KTP-el kerjasama terintegrasi antara instansi pelayanan masyarakat.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Padahal data itu juga menjadi acuan perencanaan anggaran pemerintah," tambahnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan juga mengeluhkan belum bisa memanfaatkan data KTP-el untuk kebutuhan pendidikan.
"Penggunaan NIK di pendidikan hanya sebatas saat pendaftaran, kalau beasiswa kita juga harus ada keterangan miskin yang dikeluarkan oleh dinas sosial. Verifikasi beasiswa masih manual," katanya.
Kemudian pengajuan surat keterangan miskin secara manual juga menjadi rawan kecurangan. Gunawan mencontohkan surat yang dibuat kadang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
"Data warga miskin harus terus diperbarui. Karena banyak ditemukan, keterangannya miskin, tapi orang tuanya seorang manajer bergaji Rp30 juta per bulan," tambahnya.
Data KTP-el untuk dunia kesehatan juga sangat dibutuhkan . Selain untuk melampirkan asuransi BPJS data KTP-el juga dapat digunakan identifikasi para pasien yang tidak membawa identitas.
Wakil Direktur Pelayanan RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro M Abdul Hakam juga berharapa KTP-el dapat lebih dimanfaatkan.
"Harapan kami bisa kita lihat menjadi satu data, saat ada pasien tidak membawa kartu bisa kita cek dari sidik jari maupun kornea mata. Dan identitas bisa kita lihat bila dibutuhkan secara darurat oleh pasien," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SUR)
