Wali Murid Diminta tak Memaksa Anak Masuk Negeri

Octavianus Dwi Sutrisno 12 Juli 2018 19:54 WIB
PPDB 2018
Wali Murid Diminta tak Memaksa Anak Masuk Negeri
Orang tua calon peserta didik berdemo di depan Balai Kota Depok, Jabar. (Foto: Octavianus)
Depok: Puluhan wali murid calon peserta didik menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Depok, Jawa Barat, berdemo di kantor Balaikota Depok lantaran tidak diterima di SMP negeri, pada Rabu 11 Juli kemarin. Pertemuan antara pihak pedemo dengan Dinas Pendidikan Depok juga tidak menghasilkan jawaban.

Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Kota Depok, Mulyadi, menyarankan agar tidak memaksakan anaknya untuk bersekolah di negeri.

"Tidak boleh memaksakan semua siswa miskin dapat masuk SMP Negeri di Depok karena kan tidak akan tertampung, jadi sebagian siswa (pengguna SKTM) harus dilimpahkan bersekolah di swasta,” ungkap Mulyadi, Kamis, 2 Juli 2018.


Mulyadi menuturkan, dalam penerimaan siswa baru ada beberapa kriteria seperti zonasi dan prestasi.

"Misalkan nilai akhir seorang murid besar, dengan poin 100. Lalu zonasi dari rumah ke sekolah dekat, tentunya akan diterima. Dibandingkan dengan murid tidak mampu, namun nilainya kecil jelas yang pertama diterima," bebernya.

Mulyadi menyarankan, pemilihan sekolah bagi anak sesuai dengan kemampuan. Sehingga wali murid diminta jangan memaksa anak untuk bersekolah di negeri.

"Kasihan juga, mereka nanti gak bisa ikutin pelajarannya," paparnya.

Dia mengungkap, total siswa miskin di Depok 3.800. Namun, kuota yang ada hanya 1.600 siswa.

“Nah kan sisanya memang harus dilimpahkan di swasta sebanyak 2.200 siswa,” paparnya.

Untuk mengantisipasi itu, Pemkot Depok telah menyiapkan dana untuk siswa miskin yang tidak lolos masuk SMP negeri. Yakni, melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD. Syaratnya pun mudah yakni, memiliki KIP/SKTM, Kartu Keluarga Depok, Sudah mendaftar SMP negeri di Depok namun tidak lolos, Surat Keterangan Miskin dari sekolah asal dan Surat pertanggung jawaban mutlak dari orang tua.

“Semua siswa miskin akan digratiskan sekolah di swasta sampai dia lulus, gratis Uang SPP, uang pangkal, seragam, dan buku, jadi apa lagi yang dikhawatirkan,” ujarnya.

Sementara itu, ihwal praktik jual beli kursi sekolah dalam PPDB 2018. Mulyadi menegaskan, belum menemukan laporan. Dia mengingatkan wali murid untuk melapor, bila menemukan dugaan tersebut.

"Saya tidak mengetahuinya, kalau memang ada ya laporkan saja kepada Dinas Pendidikan tentunya akan ditindak. Nanti Kadisdik yang berwenang mengambil tindakan," pungkasnya.

Baca: Pengguna SKTM di Depok tak Lolos PPDB, Orang Tua Demo



(LDS)