Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Markas Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu 12 September 2018. Medcom.id/ P Aditya Prakasa, . (P Aditya Prakasa)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Markas Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu 12 September 2018. Medcom.id/ P Aditya Prakasa, . (P Aditya Prakasa) (Roni Kurniawan)

Ridwan Kamil Irit Bicara Soal Tawaran Kursi Ketum PPP

ppp
Roni Kurniawan • 08 Mei 2019 13:15
Bandung: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) enggan berkomentar terkait usulan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bandung Barat sebagai Ketua Umum PPP. Emil mengaku belum mengetahui informasi tersebut, termasuk dari para kader PPP.
 
"Belum bisa komentar, bisa salah. Saya enggak mau komentar sesuai yang belum punya pengetahuan," kata Emil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu, 8 Mei 2019.
 
Emil mengaku, akan mencari sumber informasi tersebut. Terlebih pendamping Emil yakni Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, merupakan kader PPP bahkan menjabat wakil ketua di DPW PPP Jabar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya baca dulu," tegas Emil.
 
Sebelumya, Ketua DPC PPP Kabupaten Bandung Barat Samsul Maarif akan mengusulkan nama Ridwan Kamil sebagai calon Ketua Umum PPP pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Bahkan Samsul akan melakukan lobi kepada Gubernur Jabar itu agar mau maju memperebutkan kursi nomor satu di partai berlambang Kakbah tersebut.
 
"Kami mungkin akan usulkan nama Ridwan Kamil ke pusat, meskipun beliau tak pernah duduk di jabatan pengurus harian DPP minimal satu periode, maka inilah yang dimaksud perlu lakukan lobi-lobi," kata Samsul saat dihubungi awak media.
 
Baca: PPP akan Tunjuk Suharso Gantikan Romahurmuziy
 
Nama Emil pun akan segera diusulkan ke DPP PPP termasuk percepatan Muktamar pascatertangkapnya Ketua Umum PPP, Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap di Kementerian Agama.
 
"Kami termasuk yang menginginkam Muktamar luar biasa karena ini penting untuk menyesuaikan agenda nasional lima tahunan, agar partai pun bisa berkonsolidasi lebih akseleratif dengan agenda nasional tersebut," pungkasnya.
 

(LDS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif