Idris mengatakan, saat ini 450 ribu bidang tanah di Kota Depok yang disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
"Insyaallah tahun 2020 sudah tuntas semuanya. Sekarang dari 607 ribu bidang tanah yang tercatat di BPN Kota Depok, baru 450 ribu yang ada sertifikatnya. Tahun ini kita mendapatkan 30 ribu bidang yang disertifikasi," kata Idris di Depok, Jawa Barat, Jumat, 28 September 2018.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Idris menjelaskan, pihaknya berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil agar tahun depan ada lebih dari 60 ribu bidang tanah yang kembali disertifikasi.
Sertifikasi bidang tanah tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah pusat dan kota itu diharap meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Depok.
"Tahun depan dijadwalkan lebih dari 60 ribu. Tahun 2020 akan kita tambah 60 ribuan. Program sertifikasi ini meningkatkan PAD karena warga rajin bayar pajak," jelas Idris.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo di Lapangan RRI saat penyerahan sertifikat tanah kepada ribuan warga Depok mengatakan, program sertifikat tanah dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa tanah di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2017 Joko Widodo menaikan target penerbitan sertifikasi tanah dari 500 hingga 600 ribu per tahun menjadi 5 juta.
Pasalnya baru 46 juta dari total 126 juta bidang tanah yang sudah disertifikasi oleh Kementerian ATR/BPN Indonesia.
"Kurangnya 80 juta sertifikat. Dulu-dulu setahun itu hanya diproduksi 500 sampai 600 ribu sertifikat. Artinya rakyat nunggu 160 tahun untuk dapat sertifikat, sampai semuanya dapat sertifikat. Saya hitung 160 tahun, mau enggak?" ungkap Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(DEN)
