Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami, Medcom.id - Octa
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami, Medcom.id - Octa (Octavianus Dwi Sutrisno)

Kemenkumham Siapkan Program Warga Binaan Jadi Calon Pengacara

lembaga pemasyarakatan
Octavianus Dwi Sutrisno • 20 September 2018 19:21
Depok: Warga binaan memiliki hak mendapatkan ilmu pengetahuan. Termasuk pendidikan formal bidang hukum.
 
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian (Dirjenpas) Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami di Depok, Jawa Barat. Tujuannya, lanjut Utami, membina warga binaan untuk mendapatkan kehidupan lebih layak saat keluar dari sel.
 
Menurut Utami, pemberian pengetahuan itu merupakan salah satu program merevitalisasi kepribadian dan spiritual warga binaan. Aspek pendidikan diperlukan dalam revitalisasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Metode itu tak sembarangan. Warga binaan yang ingin menjalankan metode itu harus menjalani penilaian terlebih dulu.
 
"Contohnya, dia itu berprestasi. Tapi masuk Lapas karena benar-benar terpaksa. Kami bisa berikan mereka pendidikan formal, salah satu studinya yaitu hukum," ujar Utami, Kamis, 20 September 2018.
 
Setelah lulus pendidikan dan tak lagi menghuni sel, mereka dapat menjadi pengacara untuk membela rekan-rekan yang masih berada di tahanan dengan alasan ketidakadilan. Siapa tahu, lanjut Utami, mereka menjadi pengacara andal.
 
"Nanti kami didik mereka menjadi sarjana hukum handal biar bisa jadi pengacara. Saat ini kami sedang mendekati pengusaha untuk CSR dan sudah ada yang mau," ungkap Utami.
 
Utami mengaku telah menyerahkan konsep itu ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Selain itu, Kemenkumham juga mendekati beberapa universitas untuk memuluskan rencana metode itu.
 
Hingga saat ini, ujar Utami, metode itu berpotensi dijalankan di Lapas Banten dan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Agar, pantauan dan evaluasinya dapat terukur.

 

(RRN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif