Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.
Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal. (Roni Kurniawan)

Pemprov Jabar Terjunkan Tim Investigasi Domisili PPDB

PPDB 2019
Roni Kurniawan • 27 Juni 2019 10:43
Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerjunkan Tim Investigasi Domisili Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 Jawa Barat. Tim tersebut akan menekan kecurangan pemalsuan domisili saat PPDB 2019 berlangsung.
 
Tim investigasi melakukan pemeriksaan alamat-alamat yang diduga bermasalah. Pasalnya tim tersebut telah menemukan dugaan kecurangan PPDB 2019, yakni ada delapan siswa yang mendaftar ke SMA Negeri 3 Bandung dan SMA Negeri 5 Bandung dengan menggunakan alamat yang sama di Jalan Bali, Kota Bandung.
 
Menurut Ketua Tim Investigasi Domisili PPDB 2019 Jawa Barat, Heri Suherman, kasus dugaan kecurangan domisili terjadi karena peminat sekolah di Kota Bandung sangat tinggi terutama untuk masuk ke SMAN 3 dan SMAN 5.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sejauh ini pengaduan ini hanya ada di Kota Bandung. Belum ada temuan pengaduan serupa dari kota dan kabupaten lain," kata Heri di Bandung, Jawa Barat, Kamis, 27 Juni 2019.
 
Heri menuturkan tim investigasi telah diterjunkan untuk memeriksa sejumlah alamat yang dinilai janggal. Pertama, KK yang berlokasi di Jalan Sumatera No.42 Kota Bandung yang merupakan alamat di SMP Negeri 2 Bandung.
 
Sedangkan, untuk dua lokasi lain, Jalan Bali dan Kalimantan, yang bermasalah, KK yang digunakan memang KK warga setempat yang sudah diterbitkan sejak lama. 
 
"Bukan KK baru, makanya jadi temuan. Kalau KK baru malah tidak akan jadi temuan karena tidak akan bisa digunakan untuk mendaftar," jelas Heri.
 
Heri yang juga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Barat mengatakan bahwa tim tersebut terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Satpol PP untuk memverifikasi domisili riil Calon Peserta Didik Baru (CPDB) dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat dan Rukun Warga (RW) setempat.
 
"Kerja kami dibantu ketua RW. Kita tidak mungkin turun tanpa melibatkan RW. Nanti mereka yang akan membuat surat keterangan tinggal jika betul," ungkap Heri.
 
Heri menambahkan bahwa keterangan domisili hanya berhak dikeluarkan oleh Disdukcapil. Sedangkan, RW menerbitkan surat pernyataan tinggal sebagai pelengkap KK apabila diperlukan.
 
Terkait KK, lanjut Heri, dapat dicetak dalam waktu singkat. Jika pun ada KK baru, tetapi warga itu sudah tinggal belasan tahun, maka memerlukan surat pernyataan dari RW. KK baru bisa juga muncul karena ada pencetakan baru akibat pembaruan data.
 
"Untuk mengoptimalkan kerja, kami akan terus menguatkan lintas OPD. Termasuk menyampaikan hasilnya kepada publik secara berkala," pungkas Heri.
 

(DEN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif