Para buruh menuntut DPRD Kota Cirebon bertanggung jawab atas pemutusan hubungan kerja akibat penghentian aktivitas bongkar-muat batu bara di Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat. Buruh menilai penghentian bongkar-muat karena munculnya rekomendasi dari DPRD.
“Kami minta Bapak Ketua Dewan agar buruh yang menganggur dipekerjakan kembali di pelabuhan,” ujar Kadnawi, salah satu pengurus TKBM.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Ia menganggap, penutupan bongkar muat batu bara tidak memikirkan nasib ribuan buruh. Akibat hilangnya mata pencaharian, para buruh mengaku harus berutang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.
“Selama dua bulan ini kami menganggur, utang banyak, anak sekolah tidak diberi uang saku, dan buat makan sehari-hari juga sulit,” tuturnya.
Aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat. Foto: Metrotvnews.com/Rofahan
Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno, yang menemui pendemo, mengatakan, akan mencari solusi terbaik untuk para buruh. Edi menyatakan, pihaknya hanya menjadi mediator antara pengusaha batu bara, kepolisian, wali kota, dan buruh.
“Kami akan memberikan jawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami. Kami ini hanya wakil rakyat,” ujarnya.
Pendemo mengancam, jika dalam waktu satu minggu tidak ada jawaban dan solusi maka akan kembali melakukan demonstrasi yang lebih besar. Aksi yang berlangsung hari ini merupakan kali kedua, setelah aksi serupa digelar pada 2 Mei.
Aktivitas bongkar-muat batu bara di pelabuhan yang dikelola PT Pelindo II itu resmi dihentikan pada 26 Maret. Penutupan dilatarbelakangi protes warga sekitar pelabuhan. Mereka mengeluh debu batu bara mencemari udara, banyak warga sakit pernafasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
