Menurut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, permasalahan PDAM sangat kompleks dan lintas wilayah. Terutama mengenai penataan aset PDAM yang letaknya tidak hanya di Kota Bandung tetapi juga di wilayah Kabupaten Bandung.
"Kami menyadari bahwa PDAM ini masalahnya kompleks. Banyak aset milik Pemkot Bandung dari jaman Belanda belum tertib administrasinya. Kami banyak mendapat gugatan aset. Ada 53 gugatan setahun. Dan itu semuanya aset negara," ujar pria yang akrab disapa Emil saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Jumat (4/11/2016).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Baca juga: Satu Dasawarsa, Total Aset Negara yang Dikelola Capai Rp5.285 Triliun
Kerja sama dengan Kejati diharapkan bisa memperbaiki sistem di PDAM. Emil juga berencana melakukan hal serupa terhadap dinas-dinas di Pemkot Bandung untuk menggandeng Kejati dalam menyelesaikan upaya hukum.
"Dinas-dinas yang membutuhkan bantuan sudah saya perintahkan untuk mendekati pihak kejaksaan agar tidak minta bantuan di akhir proses sehingga lebih baik preventif daripada mengobati," tuturnya.
Kerja sama tersebut pun menitikberatkan kepada peningkatan kesiplinan masyarakat untuk membayar tagihan menggunakan air bersih dari saluran PDAM. Hal itu guna mendongkrak pendapatan yang diraih PDAM setiap tahunnya.
"Yang kedua, peningkatan kedisiplinan membayar tagihan kepada masyarakat. Karena sampai sekarang kesadaran masyarakat untuk membayar masih minim yang berakhir dengan pemutusan saluran. Itu kan enggak bagus juga buat masyarakat," pungkasnya.
Baca juga: Sri Mulyani Mau Aset Negara Bernilai Tambah Bagi Negara
Sementara itu, Direktur Utama PDAM Tirtawening, Sonny Salimi menambahkan, kerja sama ini akan memberikan rasa nyaman kepada PDAM Tirtawening dalam melaksanakan kinerja. Terutama mengenai aset yang dimiliki PDAM hingga kini masih liar bahkan terdapat bangunan tanpa seizin baik Pemkot maupun PDAM Bandung.
"Masalah aset ini masih banyak PR-nya (pekerjaan rumah). Dengan kerja sama ini akan menambah energi dan menambah keyakinan kami tentang segala sesuatu yang urusannya dengan Tata Usaha Negara. Tentunya kita upayakan dengan lebih baik, terutama terkait masalah hukum," tandas Sonny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(MEL)
