"Kita akan melibatkan mereka sebagai tim asistensi semua kegiatan atau proyek yang dilakukan Pemprov Jabar," kata Ahmad Heryawan, di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/8/2015).
Aher, demikian ia kerap disapa, mengatakan rendahnya penyerapan anggaran diduga lantaran penyelenggara proyek takut salah langkah.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Mereka para penyelenggara proyek banyak yang ketakutan salah dalam proses. Begitu juga dengan pengusahanya atau pihak ketiga. Apabila mengerjakan takut salah yang ujungnya berhubungan dengan penegak hukum. Sehingga banyak proyek yang tidak jadi dilakukan dan penyerapan anggaran terhenti," ujarnya.
Aher mengatakan, ada tiga keuntungan dalam implementasi pelibatan tim asistensi dari penegak hukum, yakni para penyelenggara tidak akan ketakutan dalam menjalankan kegiatan penyerapan anggaran. "Jelas ketakutan mereka akan hilang. Karena jaksa atau polisi dilibatkan sejak awal atau sejak proses tender," katanya.
Aher mengatakan, keuntungan lainnya yaitu, memperkecil praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme karena sangat ketat diawasi oleh lembaga penegak hukum dari awal kegiatan. Dan yang terakhir, penyerapan anggaran akan maksimal.
"Praktek melibatkan kejaksaan dan polisi ini pernah kita lakukan saat membuat Bendungan Jatigede. Hasilnya, sangat memuaskan dan tidak berujung hukum," katanya.
Disinggung mengenai kapan akan dilibatkannya tim asistensi penegak hukum dalam proyek, Aher menjawab, secepatnya. "Dalam waktu dekat kamni akan berkoordinasi dengan polisi dan jaksa. Kalau keburu mulai perubahan anggaran tahun ini, kalau tidak ya tahun depan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(TTD)
