Tersangka kasus dugaan penyebaran hoaks Rahmat Baequni dikawal petugas kepolisian seusai rilis perkara di Mabes Polda Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/6/2019). ANTARA FOTO/Bagas Hilman
Tersangka kasus dugaan penyebaran hoaks Rahmat Baequni dikawal petugas kepolisian seusai rilis perkara di Mabes Polda Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/6/2019). ANTARA FOTO/Bagas Hilman (ant)

Polisi Tak Soal Rahmat Baequni Kembali Berceramah

hoax
ant • 27 Juni 2019 13:59
Bandung: Tersangka kasus hoaks, Rahmat Baequni diizinkan pulang oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk tidak ditahan. Polisi juga tidak melarang Rahmat untuk kembali berdakwah selama ia tidak mengulangi perbuatannya.
 
"Semua para tersangka yang ditangani oleh kita dan tidak dilakukan penahanan itu tidak boleh menghilangkan barang bukti, melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan baru," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, di Bandung, Kamis, 27 Juni 2019.
 
Baca: Rahmat Baequni Jadi Tersangka Hoaks

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun jika Rahmat mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana baru, Trunoyudo mengatakan pihak kepolisian tidak akan segan untuk menegakkan hukum secara profesional.
 
"Kita sesuai koridor aspek hukum. Aspek hukum yang diterapkan pasalnya apa atau itu pidana baru," kata dia.   
 
Rahmat sendiri rencananya akan berceramah di Masjid Al Amin pada 2 Juli 2019. Menanggapi hal tersebut, Trunoyudo mengatakan pihak kepolisian mempersilakan Rahmat dalam berceramah selama tidak kembali menyebarkan hoaks.
 
"Ya tidak apa-apa, asalkan tidak mengulangi perbuatan," kata dia.
 
Sebelumnya, Baequni telah ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Jabar sejak diamankan pada Kamis 20 Juni 2019 malam. Ia diperiksa karena terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks terkait Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang gugur karena diracun.
 
Atas perbuatannya, Baequni terancam hukuman diatas lima tahun penjara dengan disangkakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 dan juga Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu UU ITE dan atau pasal 207 KUHP pidana.    
 


 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif