"Sudahlah, jangan mengimpor masalah dari negara lain, dari Timur Tengah ke Indonesia karena itu tidak produktif. Malah hanya menambah masalah. Sesama anak bangsa jadi berkonflik yang sumbernya dari Timur Tengah. Kasihan bangsa ini kalau terus-terusan konflik," kata Kang Dedi, seusai peluncuran Program Ideologi Kebangsaan, di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (21/12/2016).
Ideologi Kebangsaan diluncurkan Bupati Purwakarta di Taman Pesanggrahan Padjadjaran, Purwakarta. Program bertajuk "Pendidikan Kader Ideologi Kebangsaan Pancasila" diluncurkan di hadapan Forkominda, unsur pegawai, unsur organisasi masyarakat, dan puluhan ribu pelajar yang secara khusus akan menerima pengajaran tentang Ideologi Pancasila di sekolah mereka.
Kang Dedi menegaskan, Pancasila sudah final sebagai ideologi bangsa Indonesia sehingga siapa pun yang ingin mengganti Pancasila, dipersilakan keluar dari Indonesia. Sebab, Indonesia terbentuk dari keragaman dan perbedaan.
"Anda yang tidak menyukai Pancasila sebagai ideologi negara, silakan keluar dari Indonesia. Anda yang tidak menyukai terbinanya toleransi antar anak bangsa, silakan keluar dari Indonesia. Negara ini berdiri di atas keragaman, maka siapa pun yang melakukan provokasi terhadap eksistensi keragaman harus ditindak secara hukum,” ujar Dedi, tegas.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Di antara aneka provokasi yang beberapa hari ini marak, menurut Kang Dedi, adalah sentimen konflik luar negeri yang secara masif dibawa ke dalam negeri melalui corong-corong media, terutama media sosial. Kata Kang Dedi, sejarah nusantara telah memberikan contoh cara meminimalkan konflik saat terjadi perseteruan antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Galuh sehingga tidak timbul dendam.
"Jangan pernah kita mengimpor konflik negara lain ke Indonesia, itu urusan internal mereka. Dalam sejarah bangsa kita, konflik selalu bisa diselesaikan dengan baik karena kita adalah bangsa toleran,” ucap Kang Dedi.
Kang Dedi mengatakan, ancaman terhadap ideologi bangsa Indonesia terjadi karena kegalauan masyarakat dalam menanggapi keadaan di lingkungan sekitar. Hal itu justru terjadi di kalangan masyarakat menengah yang dianggap memiliki latar belakang pendidikan yang cukup untuk menangkal pengaruh negatif dari luar.
"Sikap pemerintah harus jelas untuk menjawab permasalahan ini. Banyak di antara masyarakat kita yang galau menghadapi keadaan, akhirnya mengikuti arus opini yang berkembang," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(ROS)
