Bupati Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara. Medcom.id/Roni Kurniawan
Bupati Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara. Medcom.id/Roni Kurniawan (Roni Kurniawan)

Bupati Bandung Barat Tahan Izin Kereta Cepat

kereta cepat
Roni Kurniawan • 25 Juni 2019 16:42
Bandung: Bupati Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara bersikukuh belum mau mengeluarkan izin proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang melintasi wilayah Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Luas lahan yang dibutuhkan untuk proyek transportasi tersebut mencapai 2.800 hektare.
 
Aa mengatakan izin tersebut sengaja ditahan karena pihak pengembang yakni PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) belum berkomitmen terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Beberapa pertemuan telah dilakukan, namun belum ada titik kesepakatan termasuk kompensasi bagi Bandung Barat.
 
"Belum ada komitmen bagaimana bisa menguntungkan buat masyarakat Kabupaten Bandung Barat," ujar Aa di RSUD Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Selasa, 25 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hadirnya sarana transportasi modern itu harusnya bisa menguntungkan bagi masyarakat Bandung Barat. Megaproyek itu berdampak besar bagi masyarakat yang telah turun temurun tinggal di kawasan seperti Cikalong Wetan dan Cipeundeuy.
 
"Kita masih mendata berapa banyak warga yang terdampak. Saya ingin bahwa bagaimana bisa menguntungkan masyarakat Bandung Barat minimal yang kena dampak, di Cikalong, Cipeundeuy yang kena dampak," ungkapnya.
 
Aa mengaku tidak bermaksud untuk memperlambat proyek dari pemerintah pusat tersebut. Namun, dia memiliki tanggung jawab terutama terhadap masyarakat Bandung Barat terkait kehadiran kereta cepat itu.
 
"Kami yang lebih berat ditanya oleh masyarakat. Apa yang diberikan ketika pengusaha hadir di Kabupaten Bandung Barat," tanya Aa.
 
Pihaknya tidak menuntut banyak permintaan terhadap pengembang proyek tersebut. Pihaknya ingin pengembang turut peduli terhadap Bandung Barat. Salah satu komitmen yang diusulkan yakni akses jalan dari Kecamatan Cikalong Wetan ke Kecamatan Cisarua yang kini kondisinya belum layak.
 
"Itu anggarannya mau dari CSR atau APBN kan tidak ada masalah," pungkasnya.
 
 

(SUR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif