Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur Dedi Supriadi mengakui jika dana sebesar itu dinilai belum mencukupi untuk membebaskan lahan yang mencapai hampir 29,1 hektare. Saat ini pembebasan lahan masih dalam proses.
"Nanti pembebasannya dilakukan oleh BPN. Prosesnya masih berjalan," kata Dedi, Senin (6/7/2015).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Proses pembebasan lahan di kawasan zona inti sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Dari pemerintah pusat anggarannya mencapai Rp7 miliar, dari provinsi Rp5 miliar, dan dari kabupaten Rp3 miliar.
"Lahan yang masuk dalam zona inti di Gunung Padang mencapai 29,1 hektare. Jika nanti proses pembebasannya tak selesai tahun ini, kemungkinan berlanjut tahun depan," terangnya.
Sementara itu, seringnya pemberitaan tentang situs Gunung Padang di sejumlah media, berdampak pula terhadap jumlah pengunjung yang semakin meningkat.
"Kita akan mulai mengatur jumlah pengunjung. Nantinya akan ditentukan berapa banyak jumlah atau kapasitas maksimal di areal situs. Itu akan dilakukan setelah areal lahan yang masuk zona inti telah dibebaskan seluruhnya," kata Dedi.
Disinggung kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, Dedi mengakui belum ada. Berbagai retribusi dikelola oleh aparatur pemerintah desa setempat.
"Kalau retribusi untuk PAD belum ada. Saat ini baru untuk desa yang dilakukan berdasarkan peraturan desa (Perdes). Kalau pun ada Perda, belum bisa dilaksanakan karena baru saja disahkan," tandas Dedi.
(UWA)
