"KK-nya memang ada (di alamat tersebut) tapi orangnya (siswa) tidak di sana. Yang Jalan Bali, Jalan Kalimantan, dan Sumatera begitu," kata Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dewi Sartika, di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 26 Juni 2019.
Dia menuturkan jika KK berada di wilayah sesuai, tidak akan ada masalah administratif. Namun, memasukkan nama siswa ke KK pihak lain menjadi modus baru agar sang anak diterima PPDB.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Kita harus panggil orang tua (pendaftar). Tapi, yang penting harus lindungi hak anak. Anak jangan jadi korban. Mereka harus tetap sekolah," jelasnya.
Solusi yang ditawarkan Disdik ialah pindah jalur dari zonasi ke prestasi. Namun, jika tidak masuk di jalur prestasi, siswa tersebut terpaksa masuk sekolah swasta.
Dewi segera berkoordinasi dengan pengurus rukun warga setempat setelah ditemukan dugaan kecurangan. Pada hari yang sama, akan didapat kesimpulan bernarkan kecurangan KK digunakan sebagai modus agar diterima PPDB melalui sistem zonasi.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Haneda Sri Lastoto mengingatkan orang tua calon peserta didik baru tidak beralasan tidak tahu atau belum menerima sosialisasi PPDB. Disdik Jawa Barat dan pihak terkait sudah menyosialisasikan satu bulan sebelumnya.
Sistem mekanisme, terang Sri, harus diperbaiki bila Ombudsman menmukan di akhir pelaksanaan PPDB daring menunjukkan penurunan ketimbang tahun lalu. "Publik harus segera sampaikan apabila ada dugaan kecurangan ataupun mekanisme yang dinilai membingungkan kepada Dinas Pendidikan atau dinas terkait karena mereka sudah sangat terbuka," katanya.
Tim investigasi domisili penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 Jawa Barat yang terdiri atas Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Satpol PP akan menelusuri KK yang mencurigakan, yakni pendaftar yang menumpuk di satu KK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(LDS)
