Aher mengaku pihaknya tak mau disalahkan soal rencana pembelian mobil para wakil rakyat dengan total anggaran sekitar Rp50 miliar tersebut. Dia bilang, jangan sampai bola panasnya justru beralih ke Pemprov Jabar.
"Kalau sudah terbuka seperti ini kan artinya semua harus nyaman. Kalau kemudian pindah ke Gubernur nanti saya di demo. Saya enggak mau. Yang paling nyaman kita berkonsultasi ke Kemendagri, biar cepat selesai," ujar Aher, di Bandung, Kamis, (14/4/2016).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Aher mengaku tak mau jika nantinya usulan pembelian kendaraan dinas justru memicu konflik yang membuat renggang hubungan antara eksekutif dan legislatif.
"Sudah dipersoalkan, bahkan sudah masuk media. Kami tidak ingin lempar-lemparan, tapi harus ada kenyamanan. Yang paling nyaman kita tanya ke Kemendagri," kata Aher.
Dalam waktu dekat, kata Aher, permintaan konsultasi akan segera dikirimkan ke Kemendagri. Pihaknya juga akan menyerahkan keputusan soal pembelian mobil anggota dewan ke Kemendagri.
"Apapun keputusannya kita serahkan ke Kemendagri. Suratnya akan segera dikirimkan (mungkin) besok lusa ke Kemendagri," katanya.
Sementara itu Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, masih menunggu pengajuan pinjam pakai dari anggota yang nantinya akan diberikan kepada biro aset.
"Belum ada anggota yang mengajukan, masih menggunakan mobil dinas lama, kalau sudah ada yang mengajukan nantinya akan diserahkan ke biro aset," kata Ineu.
Ineu Menuturkan, usulan mobil dinas ini belum diajukan secara resmi ke Pemprov Jabar dan mekanisme pengadaan mobil tersebut ada di Biro Pengelolaan Barang Daerah (PBD) Pemerintah Provinsi Jabar, dan anggarannya sudah dialokasikan.
"Yang mengadakan bukan kita, tapi oleh Pemprov, kita hanya mengusulkan untuk pinjam pakai." pungkas Ineu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(MEL)
