Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (berdiri). Foto: Antara/M. Agung Rajasa
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (berdiri). Foto: Antara/M. Agung Rajasa (Roni Kurniawan)

Emil Kritisi Penerapan Otda yang Serbatanggung

pemerintahan
Roni Kurniawan • 25 April 2016 19:56
medcom.id, Bandung: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) menyoroti sistem otonomi daerah (otda) yang serbatanggung diterapkan pemerintah pusat. Salah satunya mengenai pembuatan KTP elektronik (E-KTP).
 
Menurut dia, pemerintah daerah akan mendapatkan getahnya jika program dari pemerintah pusat tidak berjalan dengan baik.
 
"Poin saya, pemerintah pusat jangan setengah-setengah menjalankan otda. Berikan kepercayaan ke daerah," ujar Emil di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin (25/4/2016).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Emil mengaku beberapa program pemerintah pusat sudah diaplikasikan oleh Pemkot Bandung. Termasuk pelayanan masyarakat seperti Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang merupakan bagian otda. 
 
"PIPPK memberikan Rp100 juta per RW. Itu bagian dari supaya desentraliasai otonomi. Ini langsung terasa oleh masyarakat dengan merata," kata dia.
 
Selain program, Emil pun memberikan sejumlah kewenangan terhadap setiap kecamatan untuk berinovasi. Bahkan, klaim dia, sebanyak 50 kewenangan diserahkan ke kecamatan untuk memperbaiki pelayanan.
 
Ia berharap dengan menggunakan konsep tersebut segala bentuk pelayanan kepada masyarakat bisa terpenuhi.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(UWA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif