Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita membuka kegiatan sosialisasi program Penanganan Fakir Miskin (PFM). Medcom.id/Roni Kurniawan
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita membuka kegiatan sosialisasi program Penanganan Fakir Miskin (PFM). Medcom.id/Roni Kurniawan (Roni Kurniawan)

Mensos Buka Kegiatan Penanganan Fakir di Bandung

kemiskinan
Roni Kurniawan • 09 Juli 2019 21:04
Bandung: Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita membuka kegiatan sosialisasi program Penanganan Fakir Miskin (PFM) yang dihadiri 169 peserta dari wilayah Sumatera dan Jawa Barat bertempat di El Royal Hotel, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Selasa, 9 Juli 2019.
 
Agus mengatakan kegiatan tersebut sangat penting bagi pejabat pemerintahan di setiap daerah untuk menjalankan berbagai program bantuan sosial (bansos) demi menekan angka kemiskinan. Tanpa penguatan atau sosialisasi sejak kini, berbagai program bansos tidak akan berjalan baik.
 
"Memerangi, kita pakai kata memerangi karena kita sedang perang melawan kemiskinan yang berkembang di masyarakat. Maka kegiatan ini amat penting, agar bisa dilaksanakan dan disampaikan dengan baik ketika kembali ke daerah masing-masing," ujar Agus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agus pun ingin setiap peserta yang hadir untuk aktif berdiskusi seputar hambatan dan mencari solusi. Terlebih kegiatan tersebut akan berlangsung hingga Rabu 10 Juli 2019 dengan menghadirkan berbagai narasumber, salah satunya legislator DPR RI Desy Ratnasari.
 
"Disini harus banyak diskusi, saling berbagi untuk memecahkan masing-masing kendala yang dihadapi. Jangan sampai nanti setelah kembali ke daerah masing-masing, tidak menemukan atau membawa apa yang dibutuhkan," sambungnya
 
Agus mengaku birokrasi kerap menjadi kendala. Salah satunya, mutasi petugas yang dilakukan di daerah. Sebab, tak jarang petugas yang dikirim mengikuti sosialiasi dipindahkan ke instansi lain sehingga setiap pertemuan mengirimkan orang baru.
 
"Itu yang menjadi masalah. Pulang dari kegiatan, besoknya di mutasi. Kegiatan berikutnya, orangnya beda lagi sehingga program kadang tidak sampai," imbuhnya.
 
Ia optimistis kegiatan tersebut tetap didukung pemerintah daerah dengan mengirim ASN yang berkompeten di dinas terkait. Hal ini dipastikan memperlancar berbagai program bansos seperti penyediaan sumber mata pencaharian di bidang ekonomi informal, bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha, dan pengembangan lingkungan sehat.
 
"Karena itu tanggung jawab Kementerian Sosial sesuai diatur dalam Undang-undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin," pungkasnya.
 

(SUR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif