Jokowi meresmikan patung Bung Karno di IPDN Jatinangor, MTVN - Ismail
Jokowi meresmikan patung Bung Karno di IPDN Jatinangor, MTVN - Ismail (Ismail)

Monumen Sukarno Ingatkan Sosok Pendiri IPDN

pemerintah
Ismail • 08 Agustus 2016 18:14
medcom.id, Sumedang: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Monumen Ir Soekarno di depan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Monumen itu untuk mengenang Presiden pertama RI itu sebagai pendiri IPDN.
 
Monumen berwarna putih itu diletakkan di depan Gedung Rektorat IPDN Jatinangor, Senin 8 Agustus. Peresmian monumen bersamaan dengan pelantikan pamong praja lulusan IPDN 2016.
 
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku menemukan arsip yang menyebutkan Sukarno sebagai pendiri IPDN. Pada 1956, Sukarno mendirikan lembaga yang waktu itu masih berstatus sebagai Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi tidak ada salahnya menghargai siapa pendiri IPDN. Jangan sampai alumni tak tahu siapa pendiri IPDN. Jadi kami mendirikan patung Bung Karno di sini," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri peresmian patung di Jatinangor, Senin (8/8/2016).
 
Pendirian monumen, lanjut Tjahjo, merupakan ide semua pihak. Rektor IPDN dan jajarannya pun menyetujui ide tersebut.
 
Pendirian IPDN bermula dari 1952. Kementerian Dalam Negeri yang berada di bawah pimpinan Presiden Sukarno menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) Malang. Dua tahun kemudian, KDC digelar di sejumlah daerah seperti Aceh, Bandung, Bukittinggi, Makassar, Palangkaraya, Pontianak, dan Mataram.
 
Kemudian, Pemerintah Sukarno mendorong pendirian APDN pada 17 Maret 1956 di Malang. Pendiriannya berdasarkan pada SK Mendagri Nomor Pend.1/20/56 tanggal 24 September 1956 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno di Malang
 
Lalu pada 1972, APDN yang telah berubah nama menjadi Institut Ilmu Pemerintah (IIP) pindah ke Jakarta. Pemindahan itu diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972. Pada tanggal 9 Maret 1972, kampus IIP yang terletak di Jakarta diresmikan oleh Presiden Soeharto.
 
Secara bertahap, APDN menyebar ke 20 provinsi. Yaitu Banda Aceh (Aceh); Medan (Sumatera Utara); Bukittinggi (Sumatera Barat); Pekanbaru, Riau; Jambi; Palembang, Sumatera Selatan; Bandar Lampung; Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; Pontianak, Kalimantan Barat; Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Samarinda, Kalimantan Timur; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Kupang, Nusa Tenggara Timur; Makassar, Sulawesi Selatan; Manado, Sulawesi Utara; Ambon, Maluku; dan Jayapura, Papua.
 
Kemudian pada 1988, Menteri Dalam Negeri Rudini mengeluarkan keputusan pembentukan APDN dengan program Diploma III yang berpusat di Jatinangor, Sumedang, Jabar. 
 
Seiring waktu, APDN berubah nama mulai dari Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN) yang menelurkan pendidikan profesi program Diploma IV.
 
Pada 1999, Departemen Dalam Negeri mengintegrasikan STPDN ke IIP yang menyelenggarakan pendidikan akademik krogram sarjana. Pada 2007, pemerintah mengintegrasikan dua lembaga pendidikan itu menjadi IPDN.
 
Lembaga pendidikan itu bertujuan menyiapkan kader pemerintah untuk melayani masyarakat di tingkat daerah maupun pusat.
 

(RRN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif