Kegiatan itu merupakan upaya Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi untuk menyejahterakan masyarakatnya. Rumah yang diperbaiki, yaitu bersifat semipermanen yang berbahan bambu maupun papan lapuk. Tak hanya itu, tim juga akan menambahkan fasilitas mandi cuci kakus dan sanitasi pada rumah-rumah itu.
Bupati Dedi menargetkan program perbaikan rumah tak layak huni (Rutilahu) itu tahun depan. Dedi mengatakan, kegiatan itu merupakan program prestisius di Purwakarta.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Kami mengalokasikan anggaran total Rp400 miliar dalam program tersebut. Anggarannya berasal dari APBD 2017 melalui mekanisme bantuan keuangan desa," kata Dedi di Purwakarta, Rabu (15/6/2016).
(Bupati Dedi memantau rumah warga yang tak layak huni, Metrotv - Reza Sunarya)
Dengan kata lain, satu unit rumah tak layak huni mendapat dana perbaikan Rp20 juta. Selain perbaikan rumah, warga juga dapat menggunakan dana itu untuk proses pembuatan sertifikat tanah.
"Sehingga warga tak lagi menyandang status 'hidup di tanah ilegal'," lanjut Dedi.
Program itu mendapat apresiasi dari Pakar Kebijakan Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Leo Agustino. Leo menilai kebijakan Bupati Dedi mementingkan warganya ketimbang golongan.
"Kebijakan di Purwakarta saya lihat memiliki prioritas untuk kemajuan dan kesejahteraan warga, jadi tidak oligarkis". kata Leo.
Menurut Leo, program itu merupakan salah satu hal positif dari konsep otonomi daerah dan pola pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Itulah, katanya, arti penting fundamental nilai politik otonomi daerah.
Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Firman Manan pun mengatakan kebijakan itu prorakyat. Itu membuktikan kehadiran negara untuk kesejahteraan rakyat.
Dedi Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta sejak 13 Maret 2008. Ia memimpin pemerintahan di daerah seluas 971,72 kilometer persegi. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk di Purwakarta mencapai 898.001 orang pada Sensus 2013.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
