Sejak 2007, riset Setara memperlihatkan Provinsi Jawa Barat merupakan daerah paling intoleran di Indonesia. Pada 2015, dari 10 kota toleran terbawah di Indonesia, tujuh berasal dari Jabar, yaitu Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, Sukabumi, Banjar, dan Tasikmalaya.
Hasil penelitian Setara Institut, 2007-2015 di Indonesia, terdapat 2.498 tindakan pelanggaran, 1.867 peristiwa, 346 kasus gangguan terhadap tempat ibadah, dan 365 kebijakan diskriminatif.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Peneliti Setara Institute, Halili Hasan menyebutkan, di Jawa Barat, secara sosial politik, kelompok DI/TII, sempalan NII memiliki imajinasi mendirikan negara agama. Ketika tidak berhasil secara formal, mereka membangun kelompok-kelompok kecil.
"Jawa Barat selama sembilan tahun selalu menempati urutan pertama dalam intoleransi kebebasan beragama dan berkeyakinan," Kata Halili, usai pemaparan di Festival HAM 2016 di Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (1/12/2016).
Masih kata Halili, intoleransi terjadi dalam hal pendirian tempat ibadah, hingga layanan pendidikan agama. Semestinya, setiap anak memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan agama di sekolah.
Di tengah intoleransi tersebut, Halili Hasan memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Bupati Purwakarta dinilai memiliki keberanian dalam membangun toleransi di daerah yang dipimpinnya, di tengah iklim intoleransi.
Keberanian Dedi, menurut Halili, dapat dilihat dari penyediaan pendidikan beragama bagi seluruh siswa tanpa membedakan. "Langka sekali, makanya saya bilang Pak Bupati ini berani sekali karena memberikan ruang bagi siswa untuk beribadah di sekolah berdasarkan keyakinan masing-masing, dan ini merupakan bentuk layanan pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh negara," ujar Halili, memuji.
Sikap intoleran bisa terbentuk dari tiga lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Langkah yang dilakukan Bupati Purwakarta dalam memberikan keleluasaan beribadah bagi siswa, dianggap sangat tepat.
Dalam membangun toleransi di Purwakarta, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui inisiasi Bupati Dedi Mulyadi, mengeluarkan berbagai kebijakan. Caranya dengan membentuk Satgas Toleransi, menerbitkan surat edaran jaminan beribadah dan berkeyakinan, serta mengharuskan setiap sekolah di Purwakarta memiliki ruang ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(ROS)
