Di hadapan ratusan peserta Festival HAM 2016, Dedi Mulyadi mengangkat keberagaman agama di Purwakarta. yang salah satunya Seluruh pelajar penganut ajaran agama di Purwakarta diberikan ruang untuk melaksanakan ritual peribadatannya masing-masing sebelum memasuki jam pelajaran di sekolah. Hal ini menjadi bagian dari implementasi konsep Pendidikan Berkarakter yang telah dilaksanakan di kabupaten Purwakarta.
“Kunci membangun sikap toleran itu ada pada pendidikan, kita tidak boleh mengkavling-kavling karena setiap pelajar memiliki hak yang sama untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya. Maka untuk menciptakan suasana ibadah yang nyaman, kami menyediakan ruang ibadah khusus bagi setiap agama,” jelas Dedi.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Gesekan antar keyakinan yang berbeda pun menurut Dedi perlu diantisipasi oleh pemerintah untuk menciptakan iklim kondusif dalam kehidupan bermasyarakat.
Dedi mencontohkan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah mengeluarkan Surat Edaran tentang Jaminan Berkeyakinan dan Beribadah menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing warga Purwakarta untuk mencapai orientasi tersebut, bahkan Surat Edaran tersebut sudah ditindaklanjuti melalui pembentukan Satgas Toleransi.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menerima cenderamata dari Bupati Bojonegoro Suyoto (Foto:Reza Sunarya)
“Infrastruktur di lapangan harus siap merespons orientasi yang kita tetapkan, makanya di Purwakarta kami membentuk Satgas Toleransi. Ini untuk meminimalisir gesekan yang berhubungan dengan keyakinan yang dianut oleh masyarakat”, Ungkap Dedi.
Acara yang diikuti oleh kalangan pendidik, birokrat, tokoh agama, tokoh masyarakat ini pun turut diisi oleh paparan dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Imdadun Rahmat.
Imdadun mengatakan langkah untuk membangun terpeliharanya nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan kultur toleran di Purwakarta harus diimplementasikan di daerah lain. Ia berujar kepala daerah tidak perlu malu untuk mengadopsi program terkait Hak Asasi Manusia yang telah sukses dilaksanakan di daerah lain.
“Hak Asasi Manusia itu harus sudah menjadi gerakan mainstream, dan ini harus diinisiasi oleh para kepala daerah di masing-masing wilayahnya. Purwakarta sudah berhasil melakukan itu,” kata Imdadun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(ROS)
