Dalam membangun toleransi di Purwakarta, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui inisiasi Bupati Dedi Mulyadi, mengeluarkan berbagai kebijakan, yaitu membentuk Satgas Toleransi, menerbitkan surat edaran jaminan beribadah dan berkeyakinan, serta mengharuskan setiap sekolah di Purwakarta memiliki ruang ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing.
Intoleransi di Purwakarta terjadi dalam hal pendirian tempat ibadah, hingga layanan pendidikan agama. Padahal, setiap anak memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan agama di sekolah.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Berdasarkan riset yang dilakukan Setara Institute sejak 2007, Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama daerah paling intoleran di Indonesia.
Pada 2015, dari 10 kota toleran terbawah di Indonesia, tujuh berasal dari Jawa Barat, yaitu Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, Sukabumi, Banjar, dan Tasikmalaya.
Hasil penelitian Setara Institut, 2007-2015 di Indonesia, terdapat 2.498 tindakan pelanggaran, 1.867 peristiwa, 346 kasus gangguan terhadap tempat ibadah, dan 365 kebijakan diskriminatif.
Peneliti Setara Institute, Halili Hasan menyebutkan, di Jawa Barat, secara sosial politik, kelompok DI/TII, sempalan NII memiliki imajinasi mendirikan negara agama. Ketika tidak berhasil secara formal, mereka membangun kelompok-kelompok kecil.
"Jawa Barat selama sembilan tahun selalu menempati urutan pertama dalam intoleransi kebebasan beragama dan berkeyakinan," Kata Halili.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(ROS)
