Bawaslu Banten kirimkan 13 boks alat bukti ke Bawaslu RI untuk sengketa Pileg pada Pemilu 2019.
Bawaslu Banten kirimkan 13 boks alat bukti ke Bawaslu RI untuk sengketa Pileg pada Pemilu 2019. (Hendrik Simorangkir)

Sengketa Pileg, Bawaslu Banten Kirim 13 Boks Alat Bukti

Sidang Sengketa Hasil Pileg 2019
Hendrik Simorangkir • 03 Juli 2019 15:48
Tangerang: Bawaslu Banten mengirimkan 13 boks alat bukti ke Bawaslu RI untuk sengketa Pileg pada Pemilu 2019. Dokumen-dokumen alat bukti tersebut dikirim sebagai dokumen pendukung dalam pemberian keterangan tertulis sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 
 
Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, dari Bawaslu provinsi ada satu boks yang berisi alat bukti yang disiapkan serta satu berkas dokumen keterangan tertulis yang akan dibacakan pada sidang MK, dengan jumlah sekitar kurang lebih 153 halaman. 
 
"Alat bukti ini merupakan wujud komitmen kami dalam mengawal proses demokrasi pada Pemilu 2019. Untuk itu kami mengapresiasi seluruh jajaran Bawaslu beserta tim atas hasil kerja dalam menyiapkan ini semua," ujar Didih, Rabu, 3 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sengketa Pileg, Bawaslu Banten Kirim 13 Boks Alat Bukti
 
Didih menjelaskan, Bawaslu menyusun alat bukti berdasarkan kabupaten/kota, di mana masing-masing memiliki jumlah jenis alat bukti yang berbeda-beda, Pandeglang ada 553 jenis alat bukti, Kabupaten Tangerang 208 jenis alat bukti, Kabupaten Lebak 16 jenis alat bukti, Kabupaten Serang 171 jenis alat bukti, Kota Serang 56 jenis alat bukti, Kota Cilegon 61 jenis alat bukti. 
 
"Kota Tangerang ada 311 jenis alat bukti, dan Kota Tangerang Selatan 334 jenis alat bukti yang semuanya tersimpan dalam 12 boks yaitu 2 boks berisi dokumen asli yang sudah dilegalisir, 10 boks lainnya berisi 5 rangkap dokumen copy legalisir," jelasnya.
 
Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Koordinator Divisi Pengawasan Nuryati Solapari menuturkan, sebagaimana pada pasal 2 Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018, Bawaslu berkedudukan sebagai pemberi keterangan baik tertulis maupun lisan pada sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi. 
 
"Dengan demikian Bawaslu baik diminta atau tidak diminta oleh pemohon atau termohon berkewajiban memberikan keterangan berkaitan tentang hasil kerja Bawaslu yang meliputi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan sengketa proses serta tindak lanjutnya," kata Nuryati.
 
Wilayah Banten ada sembilan permohonan diregister MK yang diajukan oleh delapan partai politik peserta Pemilu. Kedelapan partai itu ialah, PKB di Kota Tangerang daerah pemilihan (Dapil) 6 untuk jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota, Hanura di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota, Demokrat di Pandeglang untuk pemilihan tingkat DPR RI dan di Cilegon untuk pemilihan tingkat DPRD kabupaten/kota.
 
PDIP di Tangerang Selatan untuk pemilihan tingkat DPRD kabupaten/kota, PAN di Kabupaten Serang untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota, Golkar di Kabupaten Tangerang untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota, NasDem di Dapil Banten 1 dan Dapil Banten 3 (Lebak, Pandeglang, Tangsel, dan Kabupaten Tangerang), Berkarya di Pandeglang untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota.

 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif