HIPMI dan Muhammadiyah Dukung Ekonomi Pancasila

Budi Arista Romadhoni 12 Juli 2018 15:06 WIB
HIPMI dan Muhammadiyah Dukung Ekonomi Pancasila
Ketua HIPMI Jateng, Billya Dahlan (kanan) dan Ketua Muhamadiyah Jawa Tengah, Tafsir mengikuti FGD Sistem Ekonomi Pancasila di Po Hotel Semarang, Kamis 12 Juli 2018. Medcom.id/Budi Arista Romadhoni
Semarang: Ekonomi Indonesia terus digempur pengaruh pasar luar negeri. Amerika beberapa waktu lalu mengkaji ulang kebijakan bea masuk 124 produk dari Indonesia, efeknya akan memengaruhi transaksi ekspor pelaku usaha.

Komite Ekonomi dan Industri Nasional memberikan pandangan, saat ini waktunya Indonesia menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila. Ekonomi Indonesia yang mandiri.

Ketua HIPMI Jateng Billya Dahlan mendukung pemerintah untuk menerapkan ekonomi pancasila nan mandiri. Namun, ia mengkritisi tentang sumber daya nanusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi hambatan.

"Generasi kita adalah genereasi penghafal. Pendidikan kita masih sebatas menghafal dan lulus dengan ujian. Bukan sebagai pencipta, kita butuh itu untuk merubah sistem ekonomi kita," katanya pada Focus Group Discussion (FGD) Sistem Ekonomi Pancasila di Po Hotel, Semarang, Kamis, 12 Juli 2018.

Billya mengungkapkan, 2030 menjadi puncak bonus demografi indonesia. Namun peluang bisa menjadi bencana bila tidak diantisipasi serius.

"Puncak industri kita. Tapi bisa saja karena teknologi menjadi hambatan. Semua pakai taknologi robot, maka menjadi bencana demografi. Kita punya kekuatan alam, tidak didorong tidak dikerjakan juga menjadi kelamahan," ungkapnya.

Pemerintah pusat harus memetakan dimana saja lokasi yang berpotensi untuk pengembangan industri dari pertanian, peternakan, hingga industri teknologi.

"Kalau bicara ekspor-impor, kita masih impor bahan baku ada beras, dan daging. Swasta harusnya diberikan ruang. Contoh kekurangan daging, berikan lahan peternakan untuk bisa mengelolanya. Permasalahannya ada di birokrasi pemerintah," ucapnya.

Sementara, Ketua Muhamadiyah Jawa Tengah, Tafsir, menurutnya, ekonomi pancasila tergantung dengan sikap penguasa. Kesenjangan sosial dan kemisknan masih susah untuk diselesaikan.

"Partisipasi masyarakat terhadap ekonomi mandiri kami kurang dilibatkan. Padahal kami termasuk pelaku. Kami punya banyak sekolah, universitas, dan rumah sakit," tuturnya.

Dia menjelaskan, peran ormas untuk ekonomi sangatlah penting. Ia mencontohkan, setelah Setelah fokus di pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah mencoba ke ranah ekonomi lewat membuat perbankan.

"Kami adalah pasar yang potensial. Dan banyak direktur bank yang datang ke kami. Sampai hari ini saja saya sudah tanda tangan 200 miliar untuk pembiayaan bank dari membangun rumah sakit hingga sekolah," tandasnya.

 

(SUR)