Presiden menyebut Indonesia hanya memiliki 800 juru ukur. Negeri ini masih kekurangan 10.000 juru ukur. Untuk itu, Kementerai ATR bakal melibatkan petugas survei independen berlisensi.
Menteri ATR Sofyan Djalil menjelaskan hingga 2016, baru 44 persen tanah yang sudah tersertifikasi. Sementara 56 persen belum terdaftar.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Baca: Usai Bagikan Sertifikat, Jokowi: Boleh untuk Modal Usaha dari Bank
Maka pemerintah menargetkan mampu mensertifikasi 5 juta bidang per tahun. "Target kami 2017 sertifikasi 5-7 juta bidang tanah. Tahun 2018 sertifikasi 9 juta bidang. Sehingga tahun 2019 ada 25 juta bidang yang sudah tersertifikasi," tegasnya saat menjadi pembicara kunci The 3rd Coferenceon Geospatial Information Science and Engineering (CGISE) dan Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT-SIS) 2016 di Yogyakarta, Kamis (27/10/2016).
Sayangnya, ambisi ini tak didukung dengan jumlah SDM yang memadai. Saat ini, dari dua ribu tenaga survei di Indonesia, hanya seribu yang bisa aktif turun ke lapangan.
Baca: Jokowi Sebut Indonesia Kekurangan 10.000 Juru Ukur
"Solusi kekurangan surveyor kita akan rekrut sekitar 1.000-2.000 surveyor independen berlisensi profesional," tuturnya.
Petugas survei profesional itu bertugas untuk membuat peta desa, peta rencana detail tata ruang, dan peta rencana pembangunan infrastruktur. Untuk memperkuat dan mempermudah kerja para surveyor independen, Kementerian ATR tengah mempersiapkan payung hukum.
Baca: Jokowi Meminta Menteri ATR Benahi Pengurusan Sertifikat Tanah yang Mahal
Ketua Ikatan Surveyor Indonesia, Virgo Eresta Jaya mendorong universitas menyiapkan tenaga survei yang andal dan bersertifikasi. Tujuannya agar bisa membantu pemerintah mempercepat sertifikasi tanah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
