Penyebabnya, dalam Permendagri No 68 Tahun 2015, pemakaian seragam dinas khas daerah hanya diperbolehkan pada hari Jum’at saja. Sebelum aturan itu terbit, ASN di Bumi Kartini mengenakan seragam dinas khas daerah selama empat hari. Sepanjang Selasa-Jumat, ASN Jepara mengenakan Tenun Troso.
“Sejak aturan itu keluar, penjualan menurun drastis. Karena sebelumnya aturan seragam Troso tidak hanya bagi pegawai di lingkungan Pemkab Jepara, tapi juga pegawai di kantor-kantor pelayanan umum juga memakai Troso,” kata Sekretaris Koperasi Paguyuban Tenun Troso, Abdul Jamal, Senin (11/1/2016).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Dengan penurunan pembelian ini, Jamal melanjutkan, perajin hanya mengandalkan pasar luar Jawa Tengah. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh perajin skala menengah ke atas. Sementara, perajin kelas kecil harus gulung tikar.
Jamal menerangkan, perajin tenun yang bangkrut merupakan perajin kategori kecil. Yaitu perajin yang menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) di bawah 10 unit.
“Perajin ATBM hanya mengandalkan pasar lokal, yaitu kalangan pegawai di Jepara dan kota-kota sekitar yang memakai seragam Troso. Saat ini tinggal 228 unit usaha yang masih bertahan berproduksi,” ujar Jamal.
Pemerhati Budaya Jepara, Hadi Priyanto, menambahkan, tidak hanya berdampak pada menurunnya omzet penjual, tapi juga bertambahnya jumlah pengangguran. Untuk satu unit usaha kecil, rata-rata ada 15 pekerja.
“Pekerjanya menganggur, ATBM juga menganggur. Untuk sekadar bertahan, proses pembuatan tenun ATBM bisa dijadikan peluang wisata, mengingat saat ini Desa Troso sudah menjadi salah satu desa wisata di Jepara,” kata Hadi.
Agar tenun Troso tetap diminati masyarakat, ditambahkan hadi, harus berani mengeksplorasi motif-motif baru. Serta promosi Tenun Troso harus gencar dilakukan agar tidak berkesan bahwa tenun Troso identik pakaian kantoran. Tapi bisa dipakai untuk semua jenis agenda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
